Itemlaporan


Deskripsi Arsip hirarkis

# Kode referensi Judul Tanggal Pembatasan Akses
1 Bpad.Orla T2-Bpad.Orla T2.I-Bpad.Orla T2.I.1-Bpad.Orla T2.I.1.1 Penyambutan kembalinya pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta. Notulen rapat penyambutan, biaya penyambutan, persiapan-persiapan penyambutan kedatangan Ir. Soekarno dan Drs. Moch Hatta dari pengasingan. 1949 Tidak ada
2 Bpad.Orla T2-Bpad.Orla T2.I-Bpad.Orla T2.I.1-Bpad.Orla T2.I.1.2 Berkas Panitia Persiapan Nasional Panitia Procedure Pelantikan Pemerintahan RIS, Pengumuman Penundaan Penandatanganan UUD RIS, Pemilihan Presiden RIS dan Upacara Penyumpahan Presiden RIS. 1949 Tidak ada
3 Bpad.Orla T2-Bpad.Orla T2.I-Bpad.Orla T2.I.1-Bpad.Orla T2.I.1.3 Pengembalian Surat Perjanjian Pendahuluan antara Direktur Jenderal Kehutanan dan Nippon Koei Co, bulan Januari 1968. 1968 Tidak ada
4 Bpad.Orla T2-Bpad.Orla T2.I-Bpad.Orla T2.I.1-Bpad.Orla T2.I.1.4 Permintaan pergantian biaya persewaan bus, bahan bakar dan tenaga waktu kunjungan Sri Ratu Yuliana di Yogyakarta tahun 1971 dari Wakil Kepala Daerah DIY kepada Kepala Dinas Keuangan DIY dan dari DU dan ADR kepada Ketua Panitia Penyambutan Sri Ratu Yuliana. 1971 Tidak ada
5 Bpad.Orla T2-Bpad.Orla T2.I-Bpad.Orla T2.I.1-Bpad.Orla T2.I.1.5 Masalah Permintaan Bantuan Bencana Alam dari Duta Besar Filipina. 1972 Tidak ada
6 Bpad.Orla T2-Bpad.Orla T2.I-Bpad.Orla T2.I.1-Bpad.Orla T2.I.1.6 Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 331/1974 tentang Pembentukan Team Pelaksana Penyesuaian Organisasi Sekretariat Pemerintah Daerah DIY. 1974 Tidak ada
7 Bpad.Orla T2-Bpad.Orla T2.I-Bpad.Orla T2.I.1-Bpad.Orla T2.I.1.7 Keputusan Kepala Daerah DIY Nomor 37/1974 tentang Pembentukan Dewan Pembina dan Badan Pelaksana Siaran Radio Pendidikan DIY. 1974 Tidak ada
8 Bpad.Orla T2-Bpad.Orla T2.I-Bpad.Orla T2.I.1-Bpad.Orla T2.I.1.8 Keputusan Kepala Daerah DIY Nomor 103/1974 tentang Pemberhentian dan Penunjukkan sebagai Penanggungjawab Penyelenggaraan Pencalonan Kepala Daerah Kabupaten Sleman. 1974 Tidak ada
9 Bpad.Orla T2-Bpad.Orla T2.I-Bpad.Orla T2.I.1-Bpad.Orla T2.I.1.9 Keputusan Kepala Daerah DIY Nomor 106/1974 tentang Pembentukan Panitia Tanda Kehormatan Daerah DIY. 1974 Tidak ada
10 Bpad.Orla T2-Bpad.Orla T2.I-Bpad.Orla T2.I.1-Bpad.Orla T2.I.1.10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. 1950 Tidak ada
11 Bpad.Orla T2-Bpad.Orla T2.I-Bpad.Orla T2.I.1-Bpad.Orla T2.I.1.11 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan pertanian kepada Daerah Istimewa Yogyakarta. 1951 Tidak ada
12 Bpad.Orla T2-Bpad.Orla T2.I-Bpad.Orla T2.I.1-Bpad.Orla T2.I.1.12 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan kehewanan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 128). 1951 Tidak ada
13 Bpad.Orla T2-Bpad.Orla T2.I-Bpad.Orla T2.I.1-Bpad.Orla T2.I.1.13 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan perikanan darat kepada Daerah Istimewa Yogyakarta (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 129). 1951 Tidak ada
14 Bpad.Orla T2-Bpad.Orla T2.I-Bpad.Orla T2.I.1-Bpad.Orla T2.I.1.14 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan kepada Propinsi (Penjelasan Tambahan Lembaran Negara Nomor 173). 1951 Tidak ada
15 Bpad.Orla T2-Bpad.Orla T2.I-Bpad.Orla T2.I.1-Bpad.Orla T2.I.1.15 Rencana Keputusan Pemerintah Daerah DIY tentang Batas-batas Daerah Kota Besar Yogyakarta. 1954 Tidak ada
16 Bpad.Orla T2-Bpad.Orla T2.I-Bpad.Orla T2.I.1-Bpad.Orla T2.I.1.16 Urusan-urusan Pemerintah Pusat yang dijalankan oleh Jawatan / Kantor Daerah Istimewa Yogyakarta. 1958 Tidak ada
17 Bpad.Orla T2-Bpad.Orla T2.I-Bpad.Orla T2.I.1-Bpad.Orla T2.I.1.17 Daftar Pemilikan Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 1954. 1962 Tidak ada
18 Bpad.Orla T2-Bpad.Orla T2.I-Bpad.Orla T2.I.2-Bpad.Orla T2.I.2.18 Maklumat-maklumat Pemerintah Daerah yang perlu diganti. 1951 Tidak ada
19 Bpad.Orla T2-Bpad.Orla T2.I-Bpad.Orla T2.I.2-Bpad.Orla T2.I.2.19 Laporan Panitia Teknis Penyerahan Otonomi kepada Kotapraja/Kabupaten bulan September 1953. 1951 Tidak ada
20 Bpad.Orla T2-Bpad.Orla T2.I-Bpad.Orla T2.I.2-Bpad.Orla T2.I.2.20 Pembentukan Daerah Otonomi Tingkat II Kabupaten Bandung. 1952 Tidak ada
21 Bpad.Orla T2-Bpad.Orla T2.I-Bpad.Orla T2.I.2-Bpad.Orla T2.I.2.21 Penyerahan Otonomi kepada Kotapraja Yogyakarta. 1953 Tidak ada
22 Bpad.Orla T2-Bpad.Orla T2.I-Bpad.Orla T2.I.2-Bpad.Orla T2.I.2.22 Tunjangan Kuda Bendi bagi para Mantri Tando Pamicis dan pembantunya di Daerah Swantantra II Kulon Progo. 1961 Tidak ada
23 Bpad.Orla T2-Bpad.Orla T2.I-Bpad.Orla T2.I.2-Bpad.Orla T2.I.2.23 Kelurahan Wonosari dijadikan Daerah Administrasi. 1963 Tidak ada
24 Bpad.Orla T2-Bpad.Orla T2.I-Bpad.Orla T2.I.2-Bpad.Orla T2.I.2.24 Peraturan Perubahan Batas Kapanewan Imogiri, Gedong Kuning, Kota Gede dalam Wilayah Kabupaten Bantul. 1953 - 1957 Tidak ada
25 Bpad.Orla T2-Bpad.Orla T2.I-Bpad.Orla T2.I.2-Bpad.Orla T2.I.2.25 Perubahan Batas Daerah Administrasi Kapanewan Kentheng Nanggulan, Pengasih, Kabupaten Kulon Progo. 1956 Tidak ada
26 Bpad.Orla T2-Bpad.Orla T2.I-Bpad.Orla T2.I.2-Bpad.Orla T2.I.2.26 Rencana SK DPRD Peralihan DIY Nomor – Tahun 1957 tentang Penegasan Batas Kota Praja Yogyakarta dan Penjelasannya. 1957 Tidak ada
27 Bpad.Orla T2-Bpad.Orla T2.I-Bpad.Orla T2.I.2-Bpad.Orla T2.I.2.27 Istilah Daerah Kabupaten diganti dengan “Daerah Swatantra Tk.II”. 1959 Tidak ada
28 Bpad.Orla T2-Bpad.Orla T2.I-Bpad.Orla T2.I.2-Bpad.Orla T2.I.2.28 Buku tentang untung rugi perluasan wilayah administrasi Kotamadya Daerah Tk.II Yogyakarta 1984 Tidak ada
29 Bpad.Orla T2-Bpad.Orla T2.I-Bpad.Orla T2.I.2-Bpad.Orla T2.I.2.29 Perluasan Wilayah Administrasi Kotamadya Yogyakarta 1984 Tidak ada
30 Bpad.Orla T2-Bpad.Orla T2.I-Bpad.Orla T2.I.2-Bpad.Orla T2.I.2.30 Peraturan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1951 tanggal 20 Juni 1951 tentang penggantian nama Kapanewon “Pedes” menjadi Kaponewan “Sedayu” Kabupaten Bantul. 1951 Tidak ada
31 Bpad.Orla T2-Bpad.Orla T2.I-Bpad.Orla T2.I.2-Bpad.Orla T2.I.2.31 Peraturan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1951 tanggal 9 Juni 1951 tentang Pembentukan Kementrian Pamong Praja Umbul Harjo. 1951 Tidak ada
32 Bpad.Orla T2-Bpad.Orla T2.I-Bpad.Orla T2.I.3-Bpad.Orla T2.I.3.32 Demokratisering Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Status Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 15 Juni 1968. 1968 Tidak ada
33 Bpad.Orla T2-Bpad.Orla T2.I-Bpad.Orla T2.I.3-Bpad.Orla T2.I.3.33 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 252 Tahun 1980 tanggal 15 Oktober 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. 1980 Tidak ada
34 Bpad.Orla T2-Bpad.Orla T2.I-Bpad.Orla T2.I.3-Bpad.Orla T2.I.3.34 Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 13/HUK/I/1981 tanggal 23 Januari 1981 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Karang Taruna. 1981 Tidak ada
35 Bpad.Orla T2-Bpad.Orla T2.I-Bpad.Orla T2.I.3-Bpad.Orla T2.I.3.35 Peraturan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor PD.21/X/A/1951 tanggal 9 April 1951 tentang meniadakan Pembekuan Dewan Kelurahan dan Majelis Pemusyawaratan Desa dalam Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 1951 Tidak ada
36 Bpad.Orla T2-Bpad.Orla T2.I-Bpad.Orla T2.I.3-Bpad.Orla T2.I.3.36 Peraturan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1951 tanggal 1 Juni 1951 tentang cara mengumumkan peraturan dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. 1951 Tidak ada
37 Bpad.Orla T2-Bpad.Orla T2.I-Bpad.Orla T2.I.3-Bpad.Orla T2.I.3.37 Notulen Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul tanggal 21 Oktober 1952 (DPR Kelurahan). 1952 Tidak ada
38 Bpad.Orla T2-Bpad.Orla T2.I-Bpad.Orla T2.I.4-Bpad.Orla T2.I.4.38 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1950 tentang Dewan Pemerintah Daerah, Sumpah. Peraturan tentang Sumpah dan Janji Anggota Dewan Pemerintah Daerah 1950 Tidak ada
39 Bpad.Orla T2-Bpad.Orla T2.I-Bpad.Orla T2.I.4-Bpad.Orla T2.I.4.39 Dewan Perwakilan Daerah Gotong Royong propinsi Riau Nomor 04/Res/DPRD/ 1969 tanggal 30 September 1969 tentang Rancangan Hubungan Keuangan antara Pemerintah dan Daerah Swatantra. 1969 - ? Tidak ada
40 Bpad.Orla T2-Bpad.Orla T2.I-Bpad.Orla T2.I.4-Bpad.Orla T2.I.4.40 Pertemuan antara S.P Wakil Kepala Daerah/Pekuper Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Dewan Partai Politik Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta dengan acara tunggal tentang pengisian/pembagian kursi DPRD-GR Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah ditinggalkan oleh PKI dan Partai MURBA tanggal 18 Juni 1966 jam 20.00 WIB di Kepatihan. 1966 Tidak ada
41 Bpad.Orla T2-Bpad.Orla T2.I-Bpad.Orla T2.I.4-Bpad.Orla T2.I.4.41 Permohonan Surat Keputusan Pengangkatan/Pengesahan Ketua dan Wakil Ketua DPRK-GR untuk 5 Wilayah/Kecamatan di Kabupaten Gunungkidul. 1969 Tidak ada
42 Bpad.Orla T2-Bpad.Orla T2.I-Bpad.Orla T2.I.4-Bpad.Orla T2.I.4.42 Pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua DPRK-GR di Kabupaten Sleman (Kecamatan Ngemplak) dan Bantul (Kecamatan Imogiri). 1969 Tidak ada
43 Bpad.Orla T2-Bpad.Orla T2.I-Bpad.Orla T2.I.5-Bpad.Orla T2.I.5.43 Peninjauan Perubahan Peraturan Daerah DIY tentang Usul Perubahan/Penghapusan Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. 1945 - 1953 Tidak ada
44 Bpad.Orla T2-Bpad.Orla T2.I-Bpad.Orla T2.I.5-Bpad.Orla T2.I.5.44 Buku Pajak Pendanaan Perundang-undangan Darurat Nomor 38 Tahun 1950 tanggal 13 Pebruari 1950 tentang Perubahan Pajak. 1950 Tidak ada
45 Bpad.Orla T2-Bpad.Orla T2.I-Bpad.Orla T2.I.5-Bpad.Orla T2.I.5.45 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1953 tentang Perubahan peraturan Penyelenggaraan “ORDONANTIE OP DE LOON DE LASTING” (Statbat 1934 Nomor 641) tanggal 26 Pebruari 1953. 1953 Tidak ada
46 Bpad.Orla T2-Bpad.Orla T2.I-Bpad.Orla T2.I.5-Bpad.Orla T2.I.5.46 Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 22/P.M/KB/1958 tentang laporan adanya organisasi yang membahayakan keselamatan Negara Republik Indonesia tanggal 26 April 1958. 1958 Tidak ada
47 Bpad.Orla T2-Bpad.Orla T2.I-Bpad.Orla T2.I.5-Bpad.Orla T2.I.5.47 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 tentang MPR Sementara (23 Juli 1959). 1959 Tidak ada
48 Bpad.Orla T2-Bpad.Orla T2.I-Bpad.Orla T2.I.5-Bpad.Orla T2.I.5.48 Salinan Teks-teks Pidato - Presiden Republik Indonesia - Ketua DPR Gotong Royong - Menteri Dalam Negeri Pada peringatan lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 1968. 1968 Tidak ada
49 Bpad.Orla T2-Bpad.Orla T2.I-Bpad.Orla T2.I.5-Bpad.Orla T2.I.5.49 Pidato Presiden Republik Indonesia pada Sidang Paripurna Kabinet Pembangunan tanggal 19 Juni 1968. 1968 Tidak ada
50 Bpad.Orla T2-Bpad.Orla T2.I-Bpad.Orla T2.I.5-Bpad.Orla T2.I.5.50 Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia selaku Ketua Pemberantasan Korupsi Nomor 024/TPK/7/1970 (tanggal 31 Juli 1970) tentang Pembentukan Sub Tim Pemberantasan Korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta. 1970 Tidak ada
51 Bpad.Orla T2-Bpad.Orla T2.I-Bpad.Orla T2.I.5-Bpad.Orla T2.I.5.51 Instruksi Kepala Daerah DIY Nomor 8 Tahun 1972 tanggal 22 Nopember 1972 tentang pelaksanaan penggunaan Ejaan Bahasa Indonesia yang telah disempurnakan. 1972 Tidak ada
52 Bpad.Orla T2-Bpad.Orla T2.I-Bpad.Orla T2.I.5-Bpad.Orla T2.I.5.52 Instruksi Kepala Daerah DIY Nomor 18 Tahun 1972 tentang pelaksanaan penggunaan Ejaan Bahasa Indonesia yang telah disempurnakan. 1972 Tidak ada
53 Bpad.Orla T2-Bpad.Orla T2.I-Bpad.Orla T2.I.5-Bpad.Orla T2.I.5.53 Hal pembiayaan dalam pelaksanaan penggunaan Ejaan Bahasa Indonesia yang telah disempurnakan di lingkungan Pemerintah Daerah DIY. 1972 Tidak ada
54 Bpad.Orla T2-Bpad.Orla T2.I-Bpad.Orla T2.I.5-Bpad.Orla T2.I.5.54 Hal penulisan nama Kota Yogyakarta sesuai Ejaan Bahasa Indonesia yang telah disempurnakan. 1972 Tidak ada
55 Bpad.Orla T2-Bpad.Orla T2.I-Bpad.Orla T2.I.6-Bpad.Orla T2.I.6.55 Layang Undang-undang Kasultanan tanggal 8 Oktober 1931 1931 Tidak ada
56 Bpad.Orla T2-Bpad.Orla T2.I-Bpad.Orla T2.I.6-Bpad.Orla T2.I.6.56 Surat dari Pejabat Kasultanan Kerteda Patih Jogjakarta lewat Bupati Patih tentang anggaran/dana Toemboek. Kasultanan Jogjakarta. 1938 Tidak ada
57 Bpad.Orla T2-Bpad.Orla T2.I-Bpad.Orla T2.I.6-Bpad.Orla T2.I.6.57 Notulen Perundingan Rancangan Kontrak Penasehat Bangunan dengan Ir. H. Th. Karsten, tanggal 28 September 1938 di Kapatihan. 1938 - 193 Tidak ada
58 Bpad.Orla T2-Bpad.Orla T2.I-Bpad.Orla T2.I.6-Bpad.Orla T2.I.6.58 Pratelan lampah KPH Danurejo pada resepsi penyepatan Bintang Officier de Orde Van Orange Nassan tanggal 31 Agustus 1938 di Kepatihan. 1930 Tidak ada
59 Bpad.Orla T2-Bpad.Orla T2.I-Bpad.Orla T2.I.6-Bpad.Orla T2.I.6.59 Penyerahan sebagian besar Pemerintahan di Yogyakarta dari Nippon kepada Sultan Yogyakarta tanggal 12 Nopember 1943 1943 Tidak ada
60 Bpad.Orla T2-Bpad.Orla T2.I-Bpad.Orla T2.I.6-Bpad.Orla T2.I.6.60 Surat dari Panewu Projosaroso kepada Sultan Hamengku Buwono IX tentang saran-saran dalam perjuangan dan pembangunan Kota Yogyakarta. 1949 Tidak ada
61 Bpad.Orla T2-Bpad.Orla T2.I-Bpad.Orla T2.I.6-Bpad.Orla T2.I.6.61 Permintaan uang dari kas Kasultanan sebagai pembayaran obat-obatan dari apotik farmasi. 1953 - 1956 Tidak ada
62 Bpad.Orla T2-Bpad.Orla T2.I-Bpad.Orla T2.I.6-Bpad.Orla T2.I.6.62 Notulen Rapat Panitia Negara/Pusat dan Pemerintah Swapraja bawahannya yang ke-5 bertempat di Pendopo Djawatan Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K) di Kepatihan Jogjakarta, membahas kontrak politik Kasultanan Yogyakarta. 1957 Tidak ada
63 Bpad.Orla T2-Bpad.Orla T2.I-Bpad.Orla T2.I.6-Bpad.Orla T2.I.6.63 Daftar Gaji Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Bupati Kulon Progo, Sleman, Bantul, Gunungkidul, Kota Praja Yogyakarta Tahun 1965. 1965 Tidak ada
64 Bpad.Orla T2-Bpad.Orla T2.I-Bpad.Orla T2.I.6-Bpad.Orla T2.I.6.64 Riwayat hidup Sri Paduka Paku Alam VIII menyangkut pekerjaan, jabatan beliau di bidang olah raga dalam KONI DIY tanggal 8 Juni 1990. 1990 Tidak ada
65 Bpad.Orla T2-Bpad.Orla T2.I-Bpad.Orla T2.I.7-Bpad.Orla T2.I.7.65 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1959 tentang Pokok-pokok Pelaksanaan Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda (UU Nomor 86 Tahun 1958) tanggal 23 Pebruari 1959. 1959 Tidak ada
66 Bpad.Orla T2-Bpad.Orla T2.I-Bpad.Orla T2.I.7-Bpad.Orla T2.I.7.66 Keputusan Ketua Penguasa Perang Daerah Terr 4 Nomor KPTS-PPD/006/1/1958 tentang Pengambilalihan Kekuasaan atas Perusahaan Listrik dan Gas Belanda tanggal 17 Januari 1958. 1958 Tidak ada
67 Bpad.Orla T2-Bpad.Orla T2.I-Bpad.Orla T2.I.7-Bpad.Orla T2.I.7.67 Penjelasan tentang hak, wewenang dan kekuasaan Gubernur Kepala Daerah terhadap perusahaan-perusahaan daerah (berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1962). 1968 Tidak ada
68 Bpad.Orla T2-Bpad.Orla T2.I-Bpad.Orla T2.I.8-Bpad.Orla T2.I.8.68 Notulen Rapat Peninjauan Panitia Enclave Djawa Tengah tanggal 1 Maret 1953. 1950 - 1956 Tidak ada
69 Bpad.Orla T2-Bpad.Orla T2.I-Bpad.Orla T2.I.8-Bpad.Orla T2.I.8.69 Turunan Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1957 tentang Perubahan Kedudukan Wilayah Daerah-daerah Enclave Imogiri, Kota Gede dan Ngawen. 1950 - 1959 Tidak ada
70 Bpad.Orla T2-Bpad.Orla T2.I-Bpad.Orla T2.I.8-Bpad.Orla T2.I.8.70 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1958 tentang Penetapan “Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1957 tentang perubahan kedudukan wilayah daerah-daerah Enclave Imogiri, Kota Gede dan Ngawen”.(Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1957) sebagai Undang-undang. 1957 - 1960 Tidak ada
71 Bpad.Orla T2-Bpad.Orla T2.I-Bpad.Orla T2.I.8-Bpad.Orla T2.I.8.71 Serah Terima (Timbang Terima) Daerah-Daerah Enclave Imogiri, Kota Gede dan Ngawen di masukkan dalam Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. 1958 Tidak ada
72 Bpad.Orla T2-Bpad.Orla T2.I-Bpad.Orla T2.I.8-Bpad.Orla T2.I.8.72 Peraturan-peraturan di Daerah Bekas Enclave Imogiri, Kota Gede dan Ngawen, tanggal 20 Januari 1969. 1960 Tidak ada