- FondBpad.Orba.T5 - SENARAI ARSIP SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH PROVINSI DIY ASISTEN PEMERINTAHAN (ASISTEN I NO ARSIP : 180-950 )
- FileBpad.Orba.T5.I. - UMUM
- FileBpad.Orba.T5.II. - PEMERINTAHAN
- BerkasBpad.Orba.T5.II.1. - PEMERINTAHAN
- BerkasBpad.Orba.T5.II.2. - PEMERINTAHAN DAERAH TINGKAT 1
- BerkasBpad.Orba.T5.II.3. - PEMERINTAHAN DAERAH TINGKAT II
- BerkasBpad.Orba.T5.II.4. - PEMERINTAHAN DESA
- BerkasBpad.Orba.T5.II.5. - DPRD TINGKAT 1
- BerkasBpad.Orba.T5.II.6. - DPRD TINGKAT II
- BerkasBpad.Orba.T5.II.7. - HUKUM
- FileBpad.Orba.T5.III. - POLITIK
- BerkasBpad.Orba.T5.III.1. - POLITIK
- BerkasBpad.Orba.T5.III.2. - KEPARTAIAN GOLONGAN KARYA
- BerkasBpad.Orba.T5.III.3. - ORGANISASI KEMASYARAKATAN
- BerkasBpad.Orba.T5.III.4. - ORGANISASI WANITA
- BerkasBpad.Orba.T5.III.5. - PEMILU
- FileBpad.Orba.T5.IV. - KEAMANAN DAN KETERTIBAN
- BerkasBpad.Orba.T5.IV.1. - KEAMANAN
- BerkasBpad.Orba.T5.IV.2. - KEJAHATAN
- BerkasBpad.Orba.T5.IV.3. - BENCANA
- FileBpad.Orba.T5.V. - KESEJAHTERAAN RAKYAT
- BerkasBpad.Orba.T5.V.1. - PENDIDIKAN
- BerkasBpad.Orba.T5.V.2. - KEBUDAYAAN
- BerkasBpad.Orba.T5.V.3. - AGAMA
- BerkasBpad.Orba.T5.V.4. - KEPENDUDUKAN
- BerkasBpad.Orba.T5.V.5. - MEDIA MASSA
- FileBpad.Orba.T5.VI. - PEREKONOMIAN
- BerkasBpad.Orba.T5.VI.1. - PERTANIAN
- BerkasBpad.Orba.T5.VI.2. - PERINDUSTRIAN
- BerkasBpad.Orba.T5.VI.3. - PERHUBUNGAN
- 205 lebih...
- ItemBpad.Orba.T5.VI.4.809 - Nota Dinas dari Biro Hukum Setwilda Propinsi DIY Nomor 116/1273 tanggal 25 Oktober 1991 kepada Kepala Biro Bina Pemerintahan Umum Setwilda Propinsi DIY perihal penyampaian bahan masukan kepada Tim Survey Setjen DPA tantang kasus perkara gugatan tanah Saudara Ny. Sunaryati dkk. Melawan pemerintah Desa Bokoharjo, Panitia Pembebasan Tanah dan Taman Wisata Candi Borobudur dan Prambanan.
- ItemBpad.Orba.T5.VI.4.810 - Surat dari Dirjen Anggaran Departemen Keuangan, Benjamin Parwoto kepada Tim Assisten I penyelesaian masalah asset bekas milik Asing/Cina di seluruh Indonesia tentang penaksiran asset bekas milik Asing/Cina.
- ItemBpad.Orba.T5.VI.4.811 - Surat dari Camat Pakem, Drs. Suseno kepada Bupati Sleman tentang masalah tanah/pengaduan Sdr. Poedjo Soekarto alamat Karanggeneng, Purwobinangun, Pakem.
- ItemBpad.Orba.T5.VI.4.812 - Surat dari Kepala Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Propinsi DIY, Drs. Rusli Raehman kepada ketua team Asistensis Daerah penyelesaian masalah asset bekas milik Asing/Cina propinsi DIY tentang permohonan penyelesaian hak atas tanah bekas Asing/Cina di Jalan Kemetiran Kidul.
- ItemBpad.Orba.T5.VI.4.813 - Bahan rapat dari Biro Tata Pemerintahan Setwilda Propinsi DIY tentang pembahasan pengaduan ke kotak pos 5000 berkaitan dengan hambatan penjualan tanah di belakang Monument Jogja Kembali Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman.
- ItemBpad.Orba.T5.VI.4.814 - Surat dari Sekretariat DPRD Propinsi DIY kepada Assisten I Setwilda DIY tentang penyampain keputusan pimpinan DPRD Propinsi DIY Nomor: 10/K.P/DPRD/1999 tentang perpanjangan waktu kerja pansus penyelesaian status tanah bekas Hotel Trio.
- ItemBpad.Orba.T5.VI.4.815 - Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 77/HPL/BPN/90 tentang pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa “Anindya” Kecamatan Danurejan, Kotamadya Yogyakarta, Propinsi DIY untuk perpakiran umum, tempat rekreasi, hotel, pertokoan dan promosi perdagangan, ditetapkan tanggal 26 September 1990.
- ItemBpad.Orba.T5.VI.4.816 - Surat Edaran dari Kepala Badan Pertanahan Nasional kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional seluruh Indonesia tentang pembentukan tim pengawasan dan pengendalian pembebasan tanah untuk keperluan swasta.
- ItemBpad.Orba.T5.VI.4.817 - Surat dari Menteri Negara Agraria kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi tentang keperluan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 tahun 1993 tentang petunjuk pelaksanaan pemberian ijin lokasi dalam rangka pelaksanaan persatuan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1993 tentang tata cara memperoleh ijin lokasi dan hak atas tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal.
- 92 lebih...