- FondsPURO T7 - SENARAI ARSIP PURO PAKUALAMAN ( NO 1876 - 2640 )
- SeriesPURO T7.I - UMUM
- SeriesPURO T7.II - PEMERINTAHAN
- FilePURO T7.II.1 - PEMERINTAHAN
- PURO T7.II.1.5 - Pemerintah Pakualaman
- ItemPURO T7.II.1.5.1955 - Denah Pakualaman tentang penggunaan Lentera, Piket, Gardu untuk perbatasan Kasultanan dengan Pakualaman.
- ItemPURO T7.II.1.5.1956 - Keputusan tentang Pembagian tugas/wewenang antara Paniradya Wiyata Pradja Kasultanan dan Wiyata Pradja Pakualaman berkaitan dengan status para Abdi Dalemnya.
- ItemPURO T7.II.1.5.1957 - Keputusan Rapat Badan Pekerja KNI Yogyakarta pada tanggal 29 Januari 1946, tentang hubungan antara Ketua seksi dengan Paniradyapati dan pembagian pekerjaan serta pembatasan kekuasaan (Arbeidsverdeling dan Bevoegdkeidsafbakening) antara Seksi dan Paniradya.
- ItemPURO T7.II.1.5.1958 - Sikap Daerah Kerajaan sebagai Daerah Istimewa dalam Negara RI oleh Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Ario (Paku Alam VIII) tanggal 30 Jan 1946.
- ItemPURO T7.II.1.5.1959 - Surat dari Menteri Pamong Pradja Pakualaman Kepada Pemerintah Kasultanan Jawatan Sosial Bag. Evaluasi Kota Yogyakarta Perihal Susunan Panitya Evaluasi Kemantren Paku Alaman.
- 1 more...