FondsBPAD.OTDA.T13. - PELANTIKAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PERIODE 1998 - 2005
SubfondsBPAD.OTDA.T13.I. - DASAR HUKUM
SubfondsBPAD.OTDA.T13.II. - ASPIRASI MASYARAKAT
SubfondsBPAD.OTDA.T13.III. - PERSYARATAN CALON
SubfondsBPAD.OTDA.T13.IV. - PELANTIKAN GUBERNUR
SubfondsBPAD.OTDA.T13.V. - UCAPAN SELAMAT
SubfondsBPAD.OTDA.T13.VI. - LAPORAN
SubfondsBPAD.OTDA.T13.VII. - PELANTIKAN WAKIL GUBERNUR
FileBPAD.OTDA.T13.VII.I - PELANTIKAN WAKIL GUBERNUR
BPAD.OTDA.T13.VII.I.1 - PELANTIKAN WAKIL GUBERNUR
8 more...
ItemBPAD.OTDA.T13.VII.I.1. 67 - Undangan permohonan bantuan rohaniwan kepada Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi DIY hari Rabu tanggal 16 Januari 2002 jam 16.00 WIB di Bangsal Kepatihan Yogyakarta
ItemBPAD.OTDA.T13.VII.I.1. 68 - Undangan nomor 005/038 tentang Upacara Pengambilan Sumpah dan pelantikan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2002 jam 16.00 WIB di Bangsal Kepatihan Yogyakarta
ItemBPAD.OTDA.T13.VII.I.1. 69 - Sambutan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pada Acara Pelantikan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2001 – 2003 tanggal 16 Januari 2002
ItemBPAD.OTDA.T13.VII.I.1. 70 - Sambutan Menteri Dalam Negeri pada Pelantikan Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 16 Januari 2002.
ItemBPAD.OTDA.T13.VII.I.1. 71 - Dokumen penyelenggaraan pemulihan dan pelantikan Wakil Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berisi mengenai: 1. Pedoman penyelenggaraan pemilihan dan pelantikan Wakil Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terdiri dari: - Keputusan DPRD Propinsi DIY Nomor: 22/ K/ DPRD/ 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Proinsi DIY - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Cara pencalonan, pemilihan, pengesahan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2000 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2000 tentang Pedoman Tata Cara pencalonan, pemilihan, pengesahan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. - Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Konsultasi calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pengesahan dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakjil Kepala Daerah. - Peraturan Pemerintah RI Nomor 151 Tahun 2000 tentang Tata cara Pemilihan, penges
ItemBPAD.OTDA.T13.VII.I.1. 72 - Keputusan Kementerian Dalam Negeri tentang Pemberian Kuasa kepada Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk menggunakan uang sebanyak Rp. 350,- untuk belanja barang keperluan polisi pamong praja di DIY tahun 1953
ItemBPAD.OTDA.T13.VII.I.1. 73 - Surat Gubernur DIY tentang penelusuran arsip atau dokumen Pengangkatan/Pelantikan Gubernur DIY periode 1998-2003
ItemBPAD.OTDA.T13.VII.I.1. 74 - Surat Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) Propinsi DIY kepada Sekretaris Daerah Propinsi DIY tentang permohonan tanda tangan surat edaran tentang apresiasi pelaksanaan kegiatan akuisisi arsip Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY Periode 1998-2003
ItemBPAD.OTDA.T13.VII.I.1. 75 - Surat edaran dari Badan Kepegawaian Daerah Propinsi DIY kepada Gubernur DIY tentang penyampaian data arsip statis Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 1998-2003
6 more...

Reports

Dokumen penyelenggaraan pemulihan dan pelantikan Wakil Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berisi mengenai: 1. Pedoman penyelenggaraan pemilihan dan pelantikan Wakil Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terdiri dari: - Keputusan DPRD Propinsi DIY Nomor: 22/ K/ DPRD/ 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Proinsi DIY - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Cara pencalonan, pemilihan, pengesahan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2000 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2000 tentang Pedoman Tata Cara pencalonan, pemilihan, pengesahan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. - Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Konsultasi calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pengesahan dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakjil Kepala Daerah. - Peraturan Pemerintah RI Nomor 151 Tahun 2000 tentang Tata cara Pemilihan, penges