- FondBpad.Orba.T5 - SENARAI ARSIP SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH PROVINSI DIY ASISTEN PEMERINTAHAN (ASISTEN I NO ARSIP : 180-950 )
- FileBpad.Orba.T5.I. - UMUM
- FileBpad.Orba.T5.II. - PEMERINTAHAN
- BerkasBpad.Orba.T5.II.1. - PEMERINTAHAN
- BerkasBpad.Orba.T5.II.2. - PEMERINTAHAN DAERAH TINGKAT 1
- BerkasBpad.Orba.T5.II.3. - PEMERINTAHAN DAERAH TINGKAT II
- BerkasBpad.Orba.T5.II.4. - PEMERINTAHAN DESA
- BerkasBpad.Orba.T5.II.5. - DPRD TINGKAT 1
- BerkasBpad.Orba.T5.II.6. - DPRD TINGKAT II
- ItemBpad.Orba.T5.II.7.398 - Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1002/Menkes/SK/X/1995 tentang tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 di 26 Daerah Tingkat II percontohan dalam bidang kesehatan.
- ItemBpad.Orba.T5.II.7.399 - Surat dari Sekretaris Jenderal Menteri Dalam Negeri RI atas nama Menteri Dalam Negeri Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia perihal penyampaian PP Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaanya pada Peradilan Tata Usaha Negara.
- ItemBpad.Orba.T5.II.7.400 - Laporan hasil penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara antara Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta melawan Sachroni,Bsc pegawai Dinas Perindustrian Propinsi DIY mengenai putusan PTUN Semarang, putusan PTUN Surabaya, dan putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi atas nama Sachroni, BSC.
- ItemBpad.Orba.T5.II.7.401 - Surat dari ketua Badan Pekerja MPR RI, Prof. Dr. H.A. Amiruddin kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang penyampaian permasalahan untuk menyusun kerangka GBHN 1998-2003 dan materi diluar GBHN.
- 19 lebih...