Print preview Close
Showing 549 results
Archival description
Surat dari DPU Proyek Irigasi Kali Progo kepada Kantor Perbendaharaan Negara Yogyakarta perihal Pengajuan SPPP bebas sementara untuk pembayaran UUDP dalam bulan Desember 1985 dipergunakan untuk pembayaran pembebasan tanah
Surat dari Kepala Daerah Tingkat II Bantul kepada Gubernur Kepala DIY perihal permohonan restu penggunaan tanah kas desa untuk pembangunan perbaikan/rehabilitasi pembuang kolektor drain di Daerah Kabonangan Kabupaten Bantul
Surat dari Kepala Direktorat Agraria kepada Pemimpin Proyek Irigasi Kali Progo Yogyakarta perihal ijin membebaskan tanah kas desa dan lungguh diperlukan persetujuan dari pemerintah kelurahan bersangkutan
Surat dari Bupati Kepala Daerah Dati II Magelang kepada Pemimpim Proyek Irigasi Kali Progo perihal ijin lokasi dan pembebasan tanah di Desa Piyaman, Secang, Magelang
Surat dari Pemimpin Proyek Irigasi Kali Progo Nomor : UM.02.01.01/ 162/81 kepada Direktorat Agraria DIY tentang permohonan penyelesaian masalah batas tanah, tanah milik Kartowikromo dengan kuasa Sindu Prabowo yang terletak di Kelurahan Gotakan, Kecamatan Panjatan, Kulonprogo untuk Proyek Irigasi Kali Progo
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DIY kepada Kepala Seksi Perencanaan Teknis Sub Dinas Pengairan perihal penyampaian fotocopy surat dari Kantor Agraria Nomor : 593/2593/Agr/VIII/1988 tanggal 12 Agustus 1988 perihal permohonan hak atas tanah negara.
Surat dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DIY Seksi Pengairan kepada Kepala Sub Seksi Opak, Perencanaan dan Direksi Lapangan perihal surat pernyataan dari penduduk Desa Candiwinangun, Sardonoharjo, Ngaglik Sleman DIY yang tanahnya terkena proyek
Surat dari Dewan Pemerintah Daerah DIY perihal keputusan sidang DPD tentang pembayaran tambahan tunjangan kemahalan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 61/1958
Surat dari Jawatan Pengairan Jalan dan Gedung DIY kepada Kantor Pengairan DIY perihal penyampaian surat turunan dari Kantor Urusan Pegawai Jakarta, tanggal 4 Januari 1960, Nomor : A.90-1-1/Aw.1-2 tentang pemberian tunjangan daerah yang tidak aman kepada Pegawai Negeri Sipil, menurut Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 1959
Results 371 to 380 of 549