Tambahkan ke clipboard Buku Himpunan Peraturan Keuangan Sekjen Biro Keuangan, DPU.

Tambahkan ke clipboard Keputusan Pemerintah Nomor : 33 Tahun 1964 tentang pemberian tunjangan lauk-pauk kepada Pegawai Negeri

Tambahkan ke clipboard Pengumuman Menteri Keuangan RI tentang tabungan terpimpin (wajib) bagi Pegawai Negeri Sipil, Polisi dan Angkatan Perang

Tambahkan ke clipboard Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1949 tentang uang tunggu

Tambahkan ke clipboard Salinan Peraturan Pemerintah Nomor : 34 Tahun 1964 tentang pemberian tunjangan jabatan kepada pegawai negeri yang memangku jabatan tertentu

Tambahkan ke clipboard Salinan Surat Keputusan Dewan Pemerintah DIY Nomor : 209/D. Pem.D/K tentang penetapan keputusan berkaitan dengan pemberian tunjangan perwakilan dan jabatan-jabatan DIY yang dapat dinyatakan sebagai induk jabatan atau jabatan-jabatan yang mewakilinya dapat diberikan tunjangan perwakilan

Tambahkan ke clipboard Surat dari Dewan Pemerintah Daerah DIY perihal keputusan sidang DPD tentang pembayaran tambahan tunjangan kemahalan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 61/1958

Tambahkan ke clipboard Surat dari Dinas Pekerjaan Umum DIY kepada Kepala Seksi Jalan dan Gedung DIY perihal penyampaian turunan surat dari Direktur Perbendaharaan Negara dan Tata Laksana Anggaran tanggal 5 Maret 1970 Nomor : S.025-1-12 tentang peraturan pemerintah berkaitan dengan pemberian tunjangan kerja untuk meningkatkan produktivitas Pegawai Negeri Sipil

Tambahkan ke clipboard Surat dari Dinas Pengairan Jalan dan Gedung DIY kepada Kepala Bagian Urusan Pegawai DIY perihal penyampaian turunan surat dari Kepala Kantor Urusan Pegawai Jakarta, tanggal 26 September 1961 Nomor : A. 79-1-44/Aw.91-50 tentang peraturan berkaitan dengan kerja lembur dan pemberian uang lembur bagi Pegawai Negeri Sipil

Tambahkan ke clipboard Surat dari Jawatan Pengairan Jalan dan Gedung DIY kepada Kantor Pengairan DIY perihal penyampaian surat turunan dari Kantor Urusan Pegawai Jakarta, tanggal 4 Januari 1960, Nomor : A.90-1-1/Aw.1-2 tentang pemberian tunjangan daerah yang tidak aman kepada Pegawai Negeri Sipil, menurut Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 1959