Print preview Close

Showing 466 results

Archival description
With digital objects HAK GUNA BANGUNAN (HGB)
Print preview View:
Surat Permohonan Hardono S, B.A. Kepada Sri Paduka Wakil Gubernur DIY lewat Kepala Direkturat Agr...
Surat Permohonan Hardono S, B.A. Kepada Sri Paduka Wakil Gubernur DIY lewat Kepala Direkturat Agraria Propinsi DIY tentang permohonan hak atas tanah Pemerintah Daerah terletak di Kalurahan Maguwoharjo Kecamatan Depok Sleman
SK Gubernur DIY No.  30/TEAM/1980 tentang Pembentukan Team Penelitian dan Inventarisasi tanah-tan...
SK Gubernur DIY No. 30/TEAM/1980 tentang Pembentukan Team Penelitian dan Inventarisasi tanah-tanah yang dikuasai oleh Perusahaan Jawatan Kereta Api
Nota Dinas dari Biro Hukum Setwilda Propinsi DIY kepada Asisten Pemerintahan tentang tanah-tanah ...
Nota Dinas dari Biro Hukum Setwilda Propinsi DIY kepada Asisten Pemerintahan tentang tanah-tanah yang diperlukan PJKA di Propinsi DIY
Keputusan Menteri Perhubungan No.  SK 30/OT.001/Phb.-B3 tentang Perubahan lampiran Keputusan Ment...
Keputusan Menteri Perhubungan No. SK 30/OT.001/Phb.-B3 tentang Perubahan lampiran Keputusan Menteri Perhubungan No. SK.3/OT.001/PHB-8.3 tanggal 19 Januari 1983 tentang Pembentukan Team Penelitian Tanah Perusahaan Jawatan Kereta Api
SkK Gub Diy Nomor 11/TIM/1987 tentang Perbahan/Penyempurnaan Lampiran SK Gub Nomor 28/TIM/1986 te...
SkK Gub Diy Nomor 11/TIM/1987 tentang Perbahan/Penyempurnaan Lampiran SK Gub Nomor 28/TIM/1986 tentang Pembentukan kelompok kerja pembantu tim penyelesaian masalah tanah yang dipergunakan oleh PJKA Propinsi DIY
Notulen rapat Rabu 2Mei 1986 dipimpin Bapak Soerasto, SH, acara Inventarisasi masalah tanah Krato...
Notulen rapat Rabu 2Mei 1986 dipimpin Bapak Soerasto, SH, acara Inventarisasi masalah tanah Kraton yang dipergunakan PJKA di Propinsi DIY
Pemberian wewenang opstal atas tanah di daerah Klitren dan Pengok dari kasultanan YohYogyakartaar...
Pemberian wewenang opstal atas tanah di daerah Klitren dan Pengok dari kasultanan YohYogyakartaarta kepada Nederlands Indhi Sepurweh Matsckape untuk stasiun, perumahan dan sebagaianya wewnang ini berlaku s.d. 31 Desember 1971 yaitu saat berakhirnya ijin menjalankan kereta jurusan Semarang
SK Gub. DIY nomor 10/TEAM/1984 tentang Pembentukan Sub Tim pelaksana daerah penertiban dan peneli...
SK Gub. DIY nomor 10/TEAM/1984 tentang Pembentukan Sub Tim pelaksana daerah penertiban dan penelitian tanah PJK di Prov. DIY
SK Mentri Dalam Negeri No.  66 tahun 1984 tentang pelaksanaan pemberlakuan sepenuhnya Undang-Unda...
SK Mentri Dalam Negeri No. 66 tahun 1984 tentang pelaksanaan pemberlakuan sepenuhnya Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 di Prov. DIY
Perda Prov. DIY nomor 3 tahun 1984 tentang pelaksanaan berlaku sepenuhnya Undang-Undang nmor 5 ta...
Perda Prov. DIY nomor 3 tahun 1984 tentang pelaksanaan berlaku sepenuhnya Undang-Undang nmor 5 tahun 1960 di Prov. DIY beserta penjalasan
Results 441 to 450 of 466