Tambahkan ke clipboard Notulen rapat Rabu 2Mei 1986 dipimpin Bapak Soerasto, SH, acara Inventarisasi masalah tanah Kraton yang dipergunakan PJKA di Propinsi DIY

Tambahkan ke clipboard Notulen rapat tanggal 4 Agustus 1987 di Wisma Sri Hargomo Kaliurang acara Penyelesaian tanah yang dipergunakan oleh PJKA di Prov. DIY

Tambahkan ke clipboard Notulen rapat yang diadakan di PJKA Bandung tanggal 19 Maret 1987 yang intinya permohonan hak atas tanah dan kewajiban membayar uang pemasukan ynag diatur sesuai Permendagri nomor 1 tahun 1975

Tambahkan ke clipboard Pemberian wewenang opstal atas tanah di daerah Klitren dan Pengok dari kasultanan YohYogyakartaarta kepada Nederlands Indhi Sepurweh Matsckape untuk stasiun, perumahan dan sebagaianya wewnang ini berlaku s.d. 31 Desember 1971 yaitu saat berakhirnya ijin menjalankan kereta jurusan Semarang

Tambahkan ke clipboard Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4/1954 tanggal 27 April 1954 tentanag penyelesaian tanah-tanah bekas jalan lori yang dulu dipergunakan oleh Perusahaan Pertanian Asing, yang statusnya termasuk tanah Pemerintah yang bebas

Tambahkan ke clipboard Peraturan Mendagri No. SK 41/ DDA/ 1969 tanggal 20 Agustus 1969 tentang biaya pendaftaran tanah.

Tambahkan ke clipboard Peraturan menteri Agraria No : 15 tahun 1961 dan Menteri pertanian dan Agria No : 4 tahun 1963 tentang pembebanan dan pendataran Hipotheek serta Crediet Verband

Tambahkan ke clipboard Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12/1984 tentang penyempurnaan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 tahun 1984 tentang Tata Cara Penyedian tanah dan pemberian Hak atas tanah, pemberian ijin Bangunan serta ijin Undang-Undang Gangguan bagi perusahaan-perusahaan yang mengadakan penanaman modal menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1967 dan No. 6 tahun 1984 1972

Tambahkan ke clipboard Perda Prov. DIY nomor 3 tahun 1984 tentang pelaksanaan berlaku sepenuhnya Undang-Undang nmor 5 tahun 1960 di Prov. DIY beserta penjalasan

Tambahkan ke clipboard Prosedur pensertifikatan tanah-tanah yang digunakan oeh PJKA sebagai pemegang hak atas tanah dan terjamin kepastian hukum