Showing 255 results
Archival description
Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai atas tanah negara Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi DIY Nomor 852/HAK/KPTS/1982 tanggal 30 September 1982 tentang Permohonan untuk mendapatkan Hak Pakai atas sebidang tanah negara yang terletak di Jl. Sukun Nomor 32, Kemantren, Pakualaman, Kotamadya DIY atas nama Soeyoto Rahardjo
Surat Kepala Direktorat Agraria Propinsi DIY kepada Sri Paduka Wakil Gubernur DIY tentang permohonan ijin penjualan/pembebasan sebagian tanah kas desa Kalurahan Mardikorejo, Kecamatan Tempel, Dati II Sleman
Surat Pjs. Lurah Desa Kelurahan Nogotirto kepada Sri Paduka Wakil Gubernur Kepala DIY melalui Kepala Direktorat Agraria Propinsi DIY tentang permohonan ijin penjualan tanah kas desa untuk pembangunan perumahan sederhana
Surat Kepala Direktorat Agraria Propinsi DIY kepada Sri Paduka Wakil Gubernur Kepala DIY tentang permohonan ijin pelepasan/penjualan tanah kas desa untuk pemBangunan SMP Caturtunggal dan pemukiman pengganti di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman
Surat Kepala Direktorat Agraria Propinsi DIY kepada Sri Paduka Wakil Gubernur Kepala DIY di Yogyakarta tentang permohonan ijin pelepasan/penjualan tanah kas desa untuk pembangunan irigasi dari Proyek Irigasi Kali Progo di Kalurahan Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Dati II Bantul
Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah DIY Nomor : 29/I.D2/KPTS/1982 tentang Pemberian Ijin Penjualan/pelepasan sebagian tanah kas desa Pemerintah Kalurahan Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo.
Surat Kepala Direktorat Agraria Propinsi DIY kepada Sri Paduka Wakil Gubernur Kepala Daerah DIY tentang permohonan ijin membeli tanah kas desa Kalurahan Sinduadi untuk tempat tinggal di desa Tegalmindi.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12/1984 tentang penyempurnaan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 tahun 1984 tentang Tata Cara Penyedian tanah dan pemberian Hak atas tanah, pemberian ijin Bangunan serta ijin Undang-Undang Gangguan bagi perusahaan-perusahaan yang mengadakan penanaman modal menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1967 dan No. 6 tahun 1984 1972
Results 111 to 120 of 255