Tambahkan ke clipboard Laporan dari Bupati Bantul, Sri Roso Sudarmo kepada Wakil Presiden RI tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bantul.

Tambahkan ke clipboard Laporan Bupati Gunungkidul kepada Wakil Presiden RI tentang hasil penelitian mengenai penyimpangan oleh oknum camat Rongkop an Basuki Koehim yang diduga menjual sapi bantuan desa untuk keperluan pemerintahan dan pembangunan desa.

Tambahkan ke clipboard Laporan Bulanan DPRD Propinsi DIY dan Sekretariat DPRD Propinsi DIY tentang pengeluaran uang bulan Juli 1990 Tahun Anggaran 1990/1991.

Tambahkan ke clipboard Laporan Biro Pemerintah Desa Sekwilda Propinsi DIY tentang rekap permasalahan kepala desa dan perangkat desa akibat unjuk rasa reformasi di kabupaten seluruh Propinsi DIY.

Tambahkan ke clipboard Laporan Pengkajian Pelaksanaan Otonomi Daerah Tingkat II, kerjasama Fisipol UGM dan Bappeda Propinsi DIY berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 130.04/177, ditulis oleh Dr. Miftah Thoha, Yogyakarta.

Tambahkan ke clipboard Kumpulan surat Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur Kepala Daerah Kabupaten Tingkat I seluruh Indonesia tentang peserta Walikotip se-Indonesia yang direncanakan pada tanggal 21-23 Februari 1991 di Jawa Timur, Surat berupa Formulir Berita dan Telegram.

Tambahkan ke clipboard Kronologis singkat kasus Kepala Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, Drs. Sugeng Dahlan.

Tambahkan ke clipboard Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1989 tentang panitia nasional pengangkatan dan pemanfaatan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam.

Tambahkan ke clipboard Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor : 02/PIMP/1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Tata Tertib Pencalonan dan Pemilihan Calon Kepala Daerah Tingkat II Sleman, tertanda Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman, Sudiyono.

Tambahkan ke clipboard Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1997 tentang pemberian hak milik atas tanah untuk rumah sangat sederhana (RSS) dan rumah sederhana (RS).