Print preview Close
Showing 643 results
Archival description
Surat dari Bupati Sleman Drs. H.Arifin Ilyas kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang ijin pembebasan Tanah Kas Desa Purwobinangun Kecamatan Pakem oleh Unit Peternakan Teknis Dinas DIY.
Nota Dinas dari Biro Bina Pemerintahan Umum Setwilda Propinsi DIY, Drs.Sigit Wruhantoro kepada Sekwilda Propinsi DIY lewat Asisten I Propinsi DIY tentang laporan percepatan pencadangan tanah dan ijin lokasi tanggal 3 Juni 1993 mengenai rapat Panitia Pengawas dengan Panitia Pelaksanaan Pembebasan Tanah Kabupaten Dati II Kulon Progo berkaitan dengan pelaksanaan Tukar Menukar Tanah Desa Wates sebagai realisasi SK Gubernur No.29/IZ/KPIS/1992 tanggal 2 Juni 1992.
Nota Dinas dari Biro Pemerintahan Desa Setwilda Propinsi DIY kepada Sekwilda Propinsi DIY perihal laporan Rakor Pemerintah Propinsi DIY tentang proses tukar menukar Tanah Kas Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman dengan tanah milik PT. Bhakti Bunga Ananda untuk perluasan distribusi gas elpiji.
Keputusan Bupati Kulon Progo No. 266 Tahun 1996 tentang penetapan desa-desa juara perlombaan desa dan PKK tingkat Kabupaten Dati II Kulon Progo tahun 1996.
Surat Pengantar Sekwilda II Bantul, Drs. Rustamto kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Salinan Keputusan Bupati Bantul Nomor : 122/B/Kep/Bt/1994 tentang pembongkaran bekas gedung Kantor Departemen Penerangan Bantul.
Surat dari Kepala Kantor Urusan Perumahan Kodya Yogyakarta, H. Dachron Saleh, SH kepada Menteri Dalam Negeri tentang data sengketa perumahan berdasarkan pasal 24 ayat 1 huruf b PP Nomor 55 tahun 1981.
Surat dari Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Dalam Negeri, Nugroho, kepada Walikotamadya Yogyakarta agar tetap melaksanakan pengosongan atas rumah Jalan Mangkubumi No. 61 Yogyakarta.
Surat dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Direktur PT. Yogya Indah Sejahtera (YIS) tentang surat penegasan mengenai perseyujuan perubahan perencanaan pembangunan Malioboro Hotel.
Surat dari Kepala Biro Hukum Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, A. Dewobroto, SH kepada ketua panitia penyelenggara penyuluhan pengaturan pembangunan rumah sederhana tidak bersusun kavling siap bangun dan rumah susun perihal penyuluhan pengaturan pembangunan rumah sederhana tidak bersusun, kavling siap bangun dan rumah susun.
Surat Edaran dari Menteri Negara Perumahan Rakyat, Ir. Akbar Tandjung, kepada : (1) Para Menteri Cabinet Pembangunan VI, (2) Pimpinan Tertinggi/Tinggi Negara dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen (3) Gubernur KDH Tk. I seluruh Indonesia, (4) Bupati/Walikotamadya Tk. II seluruh Indonesia tentang Pedoman Umum Pemberian Fasilitas Bantuan Uang Muka KPR, Bantuan Sebagian Biaya Membangun Rumah dan Pengembalian Tabungan dari Dana Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil.
Results 161 to 170 of 643