Tambahkan ke clipboard Keputusan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor: 193/HP/BPN/1990 tanggal 18 Juni 1990 tentang pemberian Hak Pakai atas nama Lembaga Pendidikan Perkebunan Yogyakarta, atas tanah seluas 3.990 m² di Desa Hargobinangun/Pantiharjo, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY, untuk Wisma Lembaga Pendidikan Perkebunan.

Tambahkan ke clipboard Keputusan Gubernur Kepala DIY No.4/12/KPTS/1998 tentang penunjukkan karyawan Pemerintah Propinsi DIY, karyawan Kantor Wilayah BPN Propinsi DIY, karyawan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, karyawan Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul dan karyawan Pemdes Srimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul untuk mendapatkan tanah negara yang terletak di Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul.

Tambahkan ke clipboard Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 54/KPTS/IL/1990 tanggal 6 Agustus 1990 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT. Bumyagara Prawatya dengan alamat di Jalan Suryodiningratan No. 26 Yogyakarta untuk menggunakan tanah Hak Milik penduduk yang disewa oleh PT. Sendikarya Sejati berdasar Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 7 tanggal 7 Pebruari 1990 atas tanah seluas 16720 m² di Kaliurahan Suryodiningraton, Kecamatan Mantrijeron, Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta, untuk digunakan usaha jasa akomodasi (Hotel) dalam rangka penanaman modal berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing.

Tambahkan ke clipboard Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 32/PAN/ KPTS/1990 tanggal 4 Agustus 1990 tentang susunan anggota panitia pertimbangan pengaturan penguasaan tanah (landreform) Propinsi DIY.

Tambahkan ke clipboard Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 1/PAN/ KPTS/1990 tanggal 7 Januari 1991 tentang Pembentukan Panitia Penyelesaian Penguasaan Tanah dan Bangunan terletak di Jalan P. Mangkubumi Yogyakarta bekas Hak Eigendom Verponding No. 649, 651, 690 dan No. 226 Luas ± 1.0670 ha yang sekarang dipergunakan untuk Hotel Trio, tempat tinggal perorangan dan Perum DAMRI untuk tempat perpakiran umum dan kepentingan lain yang mempunyai nilai ekonomi, beserta sarana penunjangnya.

Tambahkan ke clipboard Keputusan DPRD Propinsi Irian Jaya Nomor 4/DPRD/1990 tentang pernyataan politik terhadap kebijaksanaan pemerintah pusat mengenai pembangunan wilayah Indonesia khususnya Propinsi Daerah Tingkat I Yogyakarta.

Tambahkan ke clipboard Keputusan Bupati Kulon Progo No. 266 Tahun 1996 tentang penetapan desa-desa juara perlombaan desa dan PKK tingkat Kabupaten Dati II Kulon Progo tahun 1996.

Tambahkan ke clipboard Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor: 145/B/kep/Bt/ 1992 tentang Penunjukan Sekretaris Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul untuk dan atas nama serta di bawah pengawas Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO).

Tambahkan ke clipboard Jawaban Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Bahan Acara Nomor 14 Tahun 1998 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi DIY Tahun Anggaran 1997/1998 pada Rapat Paripurna DPRD Propinsi DIY tanggal 18 Agustus 1998, tentang prioritas perlu diambil dalam mengatasi permasalahan karena berbagai keterbatasan yang ada.

Tambahkan ke clipboard Jawaban atas daftar pertanyaan HUBDA DIY FKP DPR RI dari Kabupaten Dati II Sleman tertanda Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Sleman, Suhadi, SH.