Tambahkan ke clipboard Surat dari Mertohardjono kepada Walikota Yogyakarta tentang permohonan perkembangan gugatan hak milik tanah dan rumah serta ganti rugi uang,

Tambahkan ke clipboard Surat dari Menteri Perindustrian, Hartarto Kepada Menteri Dalam Negeri tentang permasalahan tenah lokasi Pabrik Seni Keramik di Jalan Sukonandi No. 9 Yogyakarta.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Menteri Negara Agraria kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY tentang penyampaian peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1999 tentang pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan keputusan pemberian Hak Atas Tanah Negara.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Menteri Negara Agraria kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi tentang keperluan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 tahun 1993 tentang petunjuk pelaksanaan pemberian ijin lokasi dalam rangka pelaksanaan persatuan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1993 tentang tata cara memperoleh ijin lokasi dan hak atas tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Menteri Dalam Negeri/ketua LPU untuk Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I seluruh Indonesia perihal penyampaian daftar hasil penelitian dan penilaian WNRI yang terlibat G30 S/PKI yang dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya dalam penyelenggaraan Pemilu 1992 di daerah.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU untuk Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/ Ketua PPD I se Indonesia Up Sekretaris PPD I perihal pemantauan dan pengecekan persiapan penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 1992 di daerah.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I se-Indonesia perihal penyusunan salinan daftar pemilih tambahan untuk TPS.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum untuk Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I seluruh Indonesia perihal alat-alat transportasi dalam rangka Pemilu 1992.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur Kepala Daerah Provinsi Dati I se-Indonesia perihal pengiriman data sarana/perangkat Telkom yang ada di daerah.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Menteri Dalam Negeri mengenai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1996 mengenai petunjuk pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 56 tahun 1996 tentang bukti kewarganegaraan RI.