Pratinjau hasil cetak Tutup
![](/images/icons-large/icon-archival.png)
Menampilkan 518 hasil
Deskripsi Arsip![Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 280/HGB/BPN/1990 tentang Pemberian Hak Guna B...](/uploads/r/null/7/3/d/73d41c9e3d107f0ef49ecbd44c23017256d3a4f2e81be50ec75f26f84857c641/ASSEK_I_142.jpg)
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 280/HGB/BPN/1990 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Natour Ltd. (PT. National Hotel dan Tourism Corporation Limited) Jakarta.
![Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional : 1. Nomor : 646/HGB/BPN/1989 tentang pemberian Ha...](/uploads/r/null/d/f/7/df74c002ce61c7eedded37c890eccb39f513bf99f8a9e41aa68a3d7124fbf06e/ASSEK_I_142.jpg)
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional : 1. Nomor : 646/HGB/BPN/1989 tentang pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Yayasan Marsudi Luhur, Yogyakarta. 2. Nomor : 720/HGB/BPN/1989 tentang pemberian HGB atas nama Yayasan Gembala , Yogyakarta. 3. Nomor : 795/HGB/BPN/1989 tentang pemberian HGB atas nama Yayasan Kanisius, Semarang.
![Keputusan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor: 193/HP/BPN/1990 tanggal 18 Juni 1990 tentang ...](/uploads/r/null/0/5/a/05aa105a339dddeef830ffb56b0ba875c3f3673dc9d09103fa726e1a445443c5/ASSEK_I_142.jpg)
Keputusan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor: 193/HP/BPN/1990 tanggal 18 Juni 1990 tentang pemberian Hak Pakai atas nama Lembaga Pendidikan Perkebunan Yogyakarta, atas tanah seluas 3.990 m² di Desa Hargobinangun/Pantiharjo, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY, untuk Wisma Lembaga Pendidikan Perkebunan.
![Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 54/KPTS/IL/1990 tanggal 6 Agustus 19...](/uploads/r/null/5/d/9/5d900f0b4ff17351b7918b86330f4839f342c61f06e297ccb8f750b2dfb30784/ASSEK_I_142.jpg)
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 54/KPTS/IL/1990 tanggal 6 Agustus 1990 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT. Bumyagara Prawatya dengan alamat di Jalan Suryodiningratan No. 26 Yogyakarta untuk menggunakan tanah Hak Milik penduduk yang disewa oleh PT. Sendikarya Sejati berdasar Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 7 tanggal 7 Pebruari 1990 atas tanah seluas 16720 m² di Kaliurahan Suryodiningraton, Kecamatan Mantrijeron, Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta, untuk digunakan usaha jasa akomodasi (Hotel) dalam rangka penanaman modal berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing.
![Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 32/PAN/ KPTS/1990 tanggal 4 Agustus...](/uploads/r/null/0/6/2/06250a2404eb2a7ce7eb7fcdf4c0b967f40930c6242006f7c9872e5428cf1323/ASSEK_I_142.jpg)
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 32/PAN/ KPTS/1990 tanggal 4 Agustus 1990 tentang susunan anggota panitia pertimbangan pengaturan penguasaan tanah (landreform) Propinsi DIY.
![Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 1/PAN/ KPTS/1990 tanggal 7 Januari ...](/uploads/r/null/4/b/7/4b721b7e650054c36237f0364a17c704f27ffc8f33014f3354f5184cc86ac6fd/ASSEK_I_142.jpg)
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 1/PAN/ KPTS/1990 tanggal 7 Januari 1991 tentang Pembentukan Panitia Penyelesaian Penguasaan Tanah dan Bangunan terletak di Jalan P. Mangkubumi Yogyakarta bekas Hak Eigendom Verponding No. 649, 651, 690 dan No. 226 Luas ± 1.0670 ha yang sekarang dipergunakan untuk Hotel Trio, tempat tinggal perorangan dan Perum DAMRI untuk tempat perpakiran umum dan kepentingan lain yang mempunyai nilai ekonomi, beserta sarana penunjangnya.
![Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor: 145/B/kep/Bt/ 1992 tentang Penunjukan Se...](/uploads/r/null/6/e/9/6e9d7fe4b82118e7643666d72e677182260e7d92d852bf5dedf253f127f391b7/ASSEK_I_142.jpg)
Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor: 145/B/kep/Bt/ 1992 tentang Penunjukan Sekretaris Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul untuk dan atas nama serta di bawah pengawas Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO).
![Jawaban Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terh...](/uploads/r/null/4/1/2/412505bc071e04aa6647b27d73cd0abe51ddd542525bda5eabf9d371d991ce1f/ASSEK_I_142.jpg)
Jawaban Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Bahan Acara Nomor 14 Tahun 1998 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi DIY Tahun Anggaran 1997/1998 pada Rapat Paripurna DPRD Propinsi DIY tanggal 18 Agustus 1998, tentang prioritas perlu diambil dalam mengatasi permasalahan karena berbagai keterbatasan yang ada.
Hasil 481 s.d 490 dari 518