Print preview Close
Showing 522 results
Archival description518 results with digital objects Show results with digital objects
Surat dari Menteri Dalam Negeri a.n Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Atar Sibero, tanggal 17 Desember 1991 perihal Pembentukan PPS/Penyelenggara Pemilihan Umum tingkat kecamatan sebagai akibat pembentukan kecamatan dan kota administratif.
Surat dari Panitia Pemilihan Indonesia kepada Menteri Dalam Negeri tentang persiapan pembentukan PPD II, PPK, PPS dan KPPS.
Surat dari Ketua Badan Pertimbangan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Parwoto, kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Paduka Paku Alam VIII perihal Bantuan kepada Parpol/Golkar dalam rangka persiapan Pemilu 1992.
Surat Menteri Dalam Negeri RI mengenai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 46 Tahun 1998 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Umum Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 538.3 – 026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Direktur Utama Yayasan Purna Bhakti dan Pengangkatan Direktur Keuangan Yayasan Purna Bhakti.
Surat dari Kantor Pusat PLN kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Ruislag Tanah dan Bangunan di PT. PLN (Persero) Yogyakarta.
Surat dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Paku Alam VIII kepada Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Yogyakarta tentang permohonan pembelian gedung KONI DIY.
Nota Dinas dari Biro Hukum Setwilda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tertanda Kepala , AL. Dewobroto, SH kepada Assisten III Sekwilda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perihal permohonan membeli rumah a.n. Samadi Hadisudarmo atas dasar sewa menyewa dengan PD. Arga Jasa Propinsi DIY yang letak tanahnya di Jalan Sukun Selatan No. 14 Yogyakarta.
Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Drs. Ari Soenarjo kepada Singgih alias Tjoa Hok Sing tentang sewa rumah/bangunan Hotel Trio dan DAMRI di Jalan P. Mangkubumi Yogyakarta mulai bulan Juli 1990 tidak perlu membayar sewa/bangunan lagi karena prioritas pemberian haknya kepada Pemda DIY.
Results 401 to 410 of 522