Tambahkan ke clipboard Surat dari Pemda Bantul kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang laporan jumlah penduduk Kabupaten Bantul.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Panitia Pemilihan Indonesia kepada Menteri Dalam Negeri tentang persiapan pembentukan PPD II, PPK, PPS dan KPPS.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Ny. Muhdihartjo alias Sutiyem kepada Agraria Kabupaten Bantul tentang pernyataan keberatan atas pengukuran tanah pekarangan untuk dijual belikan karena masih sengketa antara Ny. Muhdiharjo dengan Kaswadi alias Jiteng.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Nurdi Sri K kepada Kepala “The Ratent Office” tentang laporan pencurian “Sket Design Indetail Completos Book”

Tambahkan ke clipboard Surat dari Muhammad Ikbal, SH dan Rekan (Pengacara/Penasehat Hukum) kepada Menteri Dalam Negeri tentang mohon saran/konsultasi atas penguasaan tanah seluas 548 m² milik Darmorejo, dkk, yang diatasnya didirikan bangunan Sekolah SD INPRES Sagan-Terban Yogyakarta tanpa sepengetahuan.

Tambahkan ke clipboard Surat dari M.S. Gito kepada Bupati Sleman tentang penangguhan pembayaran uang pembebasan tanah.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Mertohardjono kepada Walikota Yogyakarta tentang permohonan perkembangan gugatan hak milik tanah dan rumah serta ganti rugi uang,

Tambahkan ke clipboard Surat dari Menteri Perindustrian, Hartarto Kepada Menteri Dalam Negeri tentang permasalahan tenah lokasi Pabrik Seni Keramik di Jalan Sukonandi No. 9 Yogyakarta.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Menteri Negara Agraria kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY tentang penyampaian peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1999 tentang pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan keputusan pemberian Hak Atas Tanah Negara.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Menteri Negara Agraria kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi tentang keperluan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 tahun 1993 tentang petunjuk pelaksanaan pemberian ijin lokasi dalam rangka pelaksanaan persatuan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1993 tentang tata cara memperoleh ijin lokasi dan hak atas tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal.