Tambahkan ke clipboard Surat dari Bupati Sleman, Drs. Samirin kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tentang permohonan dana pembelian Tanah Sengkeran IKIP Yogyakarta. Surat dari IKIP Negeri kepada Dirjen Pendidikan Tinggi tentang prioritas pembelian Tanah Sengkeran Kampus IKIP Yogyakarta.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Bupati Sleman, Drs. Samirin kepada Pimpinan Lembaga Pelayaran dan Bantuan Hukum “Pengabdian“ tentang permohonan sertifikat tanah ahli waris dari Ny. Dulkahar Al Saniyah.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Camat Pakem, Drs. Suseno kepada Bupati Sleman tentang masalah tanah/pengaduan Sdr. Poedjo Soekarto alamat Karanggeneng, Purwobinangun, Pakem.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Departemen Dalam Negeri Nomor : 593/4854/POUD tanggal 26 Desember 1989 kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang persetujuan prinsip tukar menukar tanah antara Pemerintah Propinsi DIY dengan Badan Wakap UII.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pengageng Kawedanan Hageng Wahana Sarta Kriya Kraton Yogyakarta tentang permohonan tanah situs Gembirawati.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Departemen Penerangan Mengenai Surat Keputusan Menteri Penerangan RI Nomor : 04A/KEP/MENDEN/1993 tentang perubahan ketentuan pasal-pasal 7, 14, 16, 19 dan 20 Keputusan Menteri Penerangan RI tentang persiaran TV di Indonesia.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Depdagri kepada Gubernur se-Indonesia tentang penyelesaian masalah tanah dan gedung bekas milik Asing/Cina akan dilakukan rakerja tanggal 21 s/d 22 Januari 1991 di Jakarta.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Direksi Bank Pembangunan Daerah Provinsi DIY Suparto Wignyasubrata dan Koestomo Koesno kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta perihal santunan atas sebidang tanah di Wates Dusun Wetan Pasar Kecamatan Kulon Progo seluas ± 3.710 m² sebagai dasar penyelesaian Hak Milik atas sebidang tanah (bekas) Pasar Kelapa.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Direktorat Sosial Politik DIY kepada Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Kulon Progo tentang data kepegawaian PNS yang terlibat peristiwa G 30 S/PKI.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Direktorat Sosial Politik DIY kepada Kepala Kantor Sosial Politik se-Daerah Istimewa Yogyakarta tentang penyampaian/ pemberitahuan tanggapan tertulis atas permohonan/pengaduan kembali penggolongan/tanda organisasi terlarang.