Print preview Close
Showing 447 results
Archival description
Surat dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama,Kepala Direktorat Sosial Politik, Sugeng Kadarusman, SH kepada Menteri Dalam Negeri Up. Direktorat Jenderal Sosial Politik Departemen Dalam Negeri perihal daftar nama-nama eks. G30S/PKI yang meninggal dunia dari Kabupaten Kulonprogo dan kabupeten Gunungkidul.
Surat dari Direktorat Sosial Politik kepada Menteri Dalam Negeri tentang laporan eks tahanan Napi G30S/PKI yang meninggal dunia.
Formulir berita dari Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi DIY kepada Menteri Dalam Negeri tentang laporan pelaksanaan sidang gugatan pengrusakan kantor DPC PPP Kodya Yogyakarta di PN Yogyakarta
Surat Pengantar Sekwilda II Bantul, Drs. Rustamto kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Salinan Keputusan Bupati Bantul Nomor : 122/B/Kep/Bt/1994 tentang pembongkaran bekas gedung Kantor Departemen Penerangan Bantul.
Surat dari Kepala Kantor Urusan Perumahan Kodya Yogyakarta, H. Dachron Saleh, SH kepada Menteri Dalam Negeri tentang data sengketa perumahan berdasarkan pasal 24 ayat 1 huruf b PP Nomor 55 tahun 1981.
Surat dari Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Dalam Negeri, Nugroho, kepada Walikotamadya Yogyakarta agar tetap melaksanakan pengosongan atas rumah Jalan Mangkubumi No. 61 Yogyakarta.
Surat dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Direktur PT. Yogya Indah Sejahtera (YIS) tentang surat penegasan mengenai perseyujuan perubahan perencanaan pembangunan Malioboro Hotel.
Surat dari Kepala Biro Hukum Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, A. Dewobroto, SH kepada ketua panitia penyelenggara penyuluhan pengaturan pembangunan rumah sederhana tidak bersusun kavling siap bangun dan rumah susun perihal penyuluhan pengaturan pembangunan rumah sederhana tidak bersusun, kavling siap bangun dan rumah susun.
Surat Edaran dari Menteri Negara Perumahan Rakyat, Ir. Akbar Tandjung, kepada : (1) Para Menteri Cabinet Pembangunan VI, (2) Pimpinan Tertinggi/Tinggi Negara dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen (3) Gubernur KDH Tk. I seluruh Indonesia, (4) Bupati/Walikotamadya Tk. II seluruh Indonesia tentang Pedoman Umum Pemberian Fasilitas Bantuan Uang Muka KPR, Bantuan Sebagian Biaya Membangun Rumah dan Pengembalian Tabungan dari Dana Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil.
Results 101 to 110 of 447