Tambahkan ke clipboard Surat dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Kepala Direktorat Sosial Politik, Sugeng Kadarusman, SH kepada Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten/Kotamadya se-Daerah Istimewa Yogyakarta perihal Eks G 30 S/PKI pergi tanpa ijin.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Kepala Direktorat Sosial Politik, Sugeng Kadarusman, SH kepada Badan Koordinasi Bantuan pemantapan Stabilitas Nasional Daerah Jateng dan Daerah Istimewa Yogyakarta perihal permohonan persetujuan bagi eks G30 S/PKI yang akan bepergian keluar negeri atas nama Ny. Karsinem.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Direktur PT. Yogya Indah Sejahtera (YIS) tentang surat penegasan mengenai perseyujuan perubahan perencanaan pembangunan Malioboro Hotel.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Sekretaris Wilayah Daerah, Drs. Suprastowo, kepada pimpinan PT. Telkom UP. Pimpinan Kopnatel di Semarang tentang Izin Menggunakan Fasilitas Jembatan Pekerjaan Umum Bina Marga untuk pemasangan jaringan kabel telepon.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Paku Alam VIII kepada PT. Westa Pusaka Kusuma tentang persetujuan prinsip penggunaan tanah berkas Hak Eigendom Verponding No. 504 Yogyakarta.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Paku Alam VIII kepada Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Yogyakarta tentang permohonan pembelian gedung KONI DIY.

Tambahkan ke clipboard Surat dari DPU Yogyakarta kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang laporan bencana alam

Tambahkan ke clipboard Surat dari Ditsospol DIY Kepala Kantor Sosial Politik se Daerah Istimewa Yogyakarta tentang ijin usaha LKS Tahanan/Napi G30S/PKI.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Ditjen Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah Atar Sibero kepada Gubernur se-Indonesia tentang pemerintahan dan penertiban data pinjaman daerah.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Dirjen Anggaran Departemen Keuangan, Benjamin Parwoto kepada Tim Assisten I penyelesaian masalah asset bekas milik Asing/Cina di seluruh Indonesia tentang penaksiran asset bekas milik Asing/Cina.