Tambahkan ke clipboard Surat dari Bupati Sleman, Drs. Samirin kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tentang permohonan dana pembelian Tanah Sengkeran IKIP Yogyakarta. Surat dari IKIP Negeri kepada Dirjen Pendidikan Tinggi tentang prioritas pembelian Tanah Sengkeran Kampus IKIP Yogyakarta.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Bupati Sleman, Drs. Samirin kepada Pimpinan Lembaga Pelayaran dan Bantuan Hukum “Pengabdian“ tentang permohonan sertifikat tanah ahli waris dari Ny. Dulkahar Al Saniyah.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Camat Pakem, Drs. Suseno kepada Bupati Sleman tentang masalah tanah/pengaduan Sdr. Poedjo Soekarto alamat Karanggeneng, Purwobinangun, Pakem.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Departemen Dalam Negeri Nomor : 593/4854/POUD tanggal 26 Desember 1989 kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang persetujuan prinsip tukar menukar tanah antara Pemerintah Propinsi DIY dengan Badan Wakap UII.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pengageng Kawedanan Hageng Wahana Sarta Kriya Kraton Yogyakarta tentang permohonan tanah situs Gembirawati.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Depdagri kepada Gubernur se-Indonesia tentang penyelesaian masalah tanah dan gedung bekas milik Asing/Cina akan dilakukan rakerja tanggal 21 s/d 22 Januari 1991 di Jakarta.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Direksi Bank Pembangunan Daerah Provinsi DIY Suparto Wignyasubrata dan Koestomo Koesno kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta perihal santunan atas sebidang tanah di Wates Dusun Wetan Pasar Kecamatan Kulon Progo seluas ± 3.710 m² sebagai dasar penyelesaian Hak Milik atas sebidang tanah (bekas) Pasar Kelapa.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Direktorat Agraria Propinsi DIY kepada Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang permohonan hak atas tanah Wedi Kengser di Sendangsari Pengasih.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Mendagri, M. Ryaas Rosyid kepada Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.

Tambahkan ke clipboard Surat dari direktur pelaksana PT. Expra Baru, Drs. Siswanto kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang permohonan perpanjangan tenggang waktu hak guna bangunan.