Tambahkan ke clipboard Surat dari LBH Yogyakarta kepada Kader Wukisari, Imogiri Kabupaten Bantul tentang Surat susulan terhadap sengketa tanah milik S. Hartono di Jalan Gurameh No. 5/07 Minomartani.

Tambahkan ke clipboard Surat dari LBH Yogyakarta kepada Kepala Desa Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul tentang sengketa tanah di Kelurahan Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul milik Hardjo Sumitro.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta tertanda A. Budi Hartono, SH dan S.R. Widodo, SH kepada Kades Wukirsari, Imogiri, Kabupaten Bantul perihal mohon perhatian/tanggapan mengenai rumah dan tanah atas nama Almarhum Wongsodimejo yang belum keluar surat keterangan tanahnya.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Letkol Laut RA Qomari, SH kepada Coordinator Staf Opstibpus tentang tanggapan terwakil terhadap materi surat Bupati Sleman pada kasus pembebasan tanah R. Martodiharjo oleh PT. Bayu Aji Utama.

Tambahkan ke clipboard Surat dari LKBN Antara Yogyakarta kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang permohonan sertifikasi hak atas tanah untuk LKBN Antara di Jalan Taman Siswa No. 123 Yogyakarta.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Lubino kepada Pimpinan DPRD Bantul tentang pengaduan sehubungan tanah Wedi Kengser diminta pemerintah desa.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang permasalahan tanah lokasi Pabrik Seni Keramik di Jalan Sukonandi Yogyakarta.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur Kepala Daerah Provinsi Dati I se-Indonesia perihal pengiriman data sarana/perangkat Telkom yang ada di daerah.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Menteri Negara Agraria kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi tentang keperluan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 tahun 1993 tentang petunjuk pelaksanaan pemberian ijin lokasi dalam rangka pelaksanaan persatuan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1993 tentang tata cara memperoleh ijin lokasi dan hak atas tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Menteri Negara Agraria kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY tentang penyampaian peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1999 tentang pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan keputusan pemberian Hak Atas Tanah Negara.