Menampilkan 345 hasil
Deskripsi Arsip
Bahan rapat dari Biro Tata Pemerintahan Setwilda Propinsi DIY tentang pembahasan pengaduan ke kotak pos 5000 berkaitan dengan hambatan penjualan tanah di belakang Monument Jogja Kembali Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman.
Berkas dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY perihal Salinan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah DIY tahun 1989 tentang pemberian hak millik tanah dan hak guna Bangunan Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY selama tahun 1989.
Berkas dari Kepala Bagian Tata Usaha Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY, Drs. Suharto kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang kumpulan Surat Keputusan Gubernur tahun 1990 mengenai pemberian hak pakai dan hak guna tanah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY selama tahun 1990.
Gambaran Secara Garis Besar Perhitungan APBD Tahun Anggaran 1997/1998 dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, a.n. Sekretaris Wilayah Daerah Ir. Soebekti Soenarto mengenai pelaksanaan anggaran.
Jawaban Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Bahan Acara Nomor 14 Tahun 1998 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi DIY Tahun Anggaran 1997/1998 pada Rapat Paripurna DPRD Propinsi DIY tanggal 18 Agustus 1998, tentang prioritas perlu diambil dalam mengatasi permasalahan karena berbagai keterbatasan yang ada.
Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor: 145/B/kep/Bt/ 1992 tentang Penunjukan Sekretaris Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul untuk dan atas nama serta di bawah pengawas Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO).
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 1/PAN/ KPTS/1990 tanggal 7 Januari 1991 tentang Pembentukan Panitia Penyelesaian Penguasaan Tanah dan Bangunan terletak di Jalan P. Mangkubumi Yogyakarta bekas Hak Eigendom Verponding No. 649, 651, 690 dan No. 226 Luas ± 1.0670 ha yang sekarang dipergunakan untuk Hotel Trio, tempat tinggal perorangan dan Perum DAMRI untuk tempat perpakiran umum dan kepentingan lain yang mempunyai nilai ekonomi, beserta sarana penunjangnya.
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 32/PAN/ KPTS/1990 tanggal 4 Agustus 1990 tentang susunan anggota panitia pertimbangan pengaturan penguasaan tanah (landreform) Propinsi DIY.
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 54/KPTS/IL/1990 tanggal 6 Agustus 1990 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT. Bumyagara Prawatya dengan alamat di Jalan Suryodiningratan No. 26 Yogyakarta untuk menggunakan tanah Hak Milik penduduk yang disewa oleh PT. Sendikarya Sejati berdasar Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 7 tanggal 7 Pebruari 1990 atas tanah seluas 16720 m² di Kaliurahan Suryodiningraton, Kecamatan Mantrijeron, Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta, untuk digunakan usaha jasa akomodasi (Hotel) dalam rangka penanaman modal berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing.
Hasil 1 s.d 10 dari 345