Arsip DPAD

Surat dari Agraria kpada Wakil Gubernur . DIY. ttg sengketa tanah di jln.KHA. Daahlan No. 94 Yogyakarta atas nama Ny. Khoe Tjay Goan dgn Ny. Djeu Toeng Jin

Surat dari Biro Bina Pengembangan Sarana Perekonomian kpada Wakil Gubernur DIY. ttg Pembentukan Team Penyelesaian status tanah exs PNPR dan exs PT Percetakan Republik Indonesia

Surat Syahrir Soeparlan Kuasa hukum pelapor pemilik tanah Kepada Sri Paduka Wakil Gubernur Prop.DIY. lewat Biro Hukum Setwilda DIY. tentang laporan perbuatan melawan hukum atas nama kepala Desa Wukirsari.

Surat Syahrir Soeparlan Kuasa hukum pelapor pemilik tanah Kepada Sri Paduka Wakil Gubernur Prop.DIY. lewat Biro Hukum Setwilda DIY. tentang laporan perbuatan melawan hukum atas nama kepala Desa Wukirsari.

Buku Wewenang dan tugas Pamong Prodjo tingakt Kecamatan di bidang Agraria tingkat Kecamatan di bidang Agraria (di cebak Departemen Dalam Negeri).

Surat Biro Hukum,Organisasi dan tatalaksana Setwilda Propinsi DIY. catatan tentang sehubungan dengan Kewenangan Pemerintah Propinsi DIY. dalam bidang Agraria

Risalah rapat Tim Pelaksanaa Penyelesaian Masalah Tanah yang dipergunakan PJKA di Propinsi DIY tanggal 7 Mei 1986

Surat persil hak opstal nomor 174, tanggal 31 Desember 1926 perihal pemberian wewenang opstal atas tanah di daerah klitren seluas 8000 m2 dari kasultanan Yogyakarta kepada Nederland Indhi Sepurweh Matsckape untuk stasiun, perumahan, dan sebagainya. Wewenang ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 1971, yaitu saat berakhirnya ijin menjalankan kereta jurusan Semarang

Surat dari Sri Sultan Hamengku buwono IX kepada Dirjrn Perhubungan Darat Dep. Perhubungan tentang tanah-tanah kraton Ngayogyokarto yang dipakai oleh PJKA : o Tanah bekas Staatssporwegen (SS) (tanah yang dipinjam dengan hak Gebruik) o Tanah bekas NIS (tanah yang dipinjam dengan hak konsessi dengan jangka waktu sama dengan hak opostal)

Surat dari Sri Sultan Hamengku buwono IX kepada Dirjrn Perhubungan Darat Dep. Perhubungan tentang tanah-tanah kraton Ngayogyokarto yang dipakai oleh PJKA : o Tanah bekas Staatssporwegen (SS) (tanah yang dipinjam dengan hak Gebruik) o Tanah bekas NIS (tanah yang dipinjam dengan hak konsessi dengan jangka waktu sama dengan hak opostal)

Surat dari Dep. Perhubungan kepada Gubernur DIY tentang tanah-tanah yang masih diperlukan oleh PJKA dan pengembaliaan tanah-tanah yang sudah tidak dipakai PJKA di Propinsi DIY

SK Menter Perhubungan Nomor SK. 15/OP.001/Phb-86 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian masalah tanah yang dipergunakan oleh PJKA di Propinsi DIY

Arsip DPAD

Narrow your results by:

Level of description

Showing 125 results

Surat Syahrir Soeparlan Kuasa hukum pelapor pemilik tanah Kepada Sri Paduka Wakil Gubernur Prop.DIY. lewat Biro Hukum Setwilda DIY. tentang laporan perbuatan melawan hukum atas nama kepala Desa Wukirsari.