Tambahkan ke clipboard Berkas dari Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Yogyakarta perihal penjelasan tentang DRS. R. Sudomo. S tentang batas usia pensiun dan batas usia pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Surat Edaran Nomor : SE-122/A/1987).

Tambahkan ke clipboard Berkas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 836/KMK.04/1992 tentang tidak dilakukannya pemotongan PPh Pasal 21 atas honorarium, uang perangsang dan imbalan lainnya yang dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan II/d kebawah dan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang berpangkat pembantu Letnan Satu kebawah yang dibebankan kepada keuangan negara

Tambahkan ke clipboard Berkas surat perihal edaran Direktorat Jenderal Anggaran Nomor : SE-78/A/521/0893 Tanggal 13 Agustus 1993 mengenai tata cara pembayaran tunjangan jabatan fungsional bagi para juru penerang.

Tambahkan ke clipboard Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1992 tentang Tunjangan Jabatan Pustakawan, Teknisi Penerbangan, Penguji Mutu Barang dan Pranata Komputer.

Tambahkan ke clipboard Salinan Surat Direktur Jenderal Pajak Republik Indonesia Nomor : SE.23/PJ.31/1989 Tanggal 4 Desember 1989 perihal Pelunasan dan Pelaporan PPh Pasal 22 Bendaharawan.

Tambahkan ke clipboard Surat dari PT Taspen Cabang Yogyakarta kepada Kepala Satuan Kerja ub Kepala Kepegawaian di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta perihal permintaan KP4 (SKUMPTK) PNS Pusat

Tambahkan ke clipboard Surat Edaran dari Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara perihal pengiriman ekstra gaji Januari 1994 dan pembaharuan/pengisian surat keterangan untuk mendapatkan tunjangan keluarga bagi semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam tahun anggaran 1994/1995.

Tambahkan ke clipboard Surat Edaran dari Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Yogyakarta perihal pembayaran tunjangan jabatan terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki jabatan rangkap

Tambahkan ke clipboard Surat Edaran dari Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Yogyakarta perihal pengembalian tabungan perumahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara otomatis

Tambahkan ke clipboard Surat Edaran dari Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Yogyakarta perihal PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan para pensiunan atas penghasilan yang dibebankan kepada keuangan negara atau keuangan daerah