Tambahkan ke clipboard Surat dari Direktur Pembinaan Humas Departemen Penerangan Republik Indonesia kepada Direktur Jenderal Penerangan Umum perihal laporan pelaksanaan tugas mengenai tugas mendampingi Menteri Penerangan menerima Panitia Dies Natalis Universitas Gadjah Mada

Tambahkan ke clipboard Surat dari Direktur Pembina Kewartawanan Departemen Penerangan Republik Indonesia kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Penerangan Daerah Istimewa Yogyakarta perihal Kunjungan Jurnalistik Tim Televisi Salmini Films Inc.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Direktur Jenderal Radio Televisi Film Departemen Penerangan Republik Indonesia kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Penerangan selaku Badan Pembina Radio Siaran Non Pemerintah (BPRSNP) seluruh Indonesia perihal pemberitahuan perubahan mengenai wajib relay siaran Radio Republik Indonesia (RRI), penggunaan bahasa siaran,bahan siaran dan penyelenggaraan siaran berita sesuai Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor : 134/SK/MENPEN/ 1998 beserta lampirannya.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Dharma Wanita Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pimpinan redaksi Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat dan Bernas perihal permohonan berita dalam Acara Tatap Muka Ibu Try Soetrisno dengan Organisasi Wanita se Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 10 Oktober 1994 di Bangsal Kepatihan Yogyakarta

Tambahkan ke clipboard Surat dari Dharma Wanita Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Penerangan Daerah Istimewa Yogyakarta perihal permohonan pengambilan gambar pada tanggal 10 Oktober 1994 di Bangsal Kepatihan Yogyakarta

Tambahkan ke clipboard Surat dari Departemen Penerangan Republik Indonesia kepada Saudara Sidik Jatmika Bulak Sumur H-7 Yogyakarta perihal rekomendasi sebagai koresponden BBC Seksi Siaran Bahasa Indonesia

Tambahkan ke clipboard Surat daerai Kepala Kantor Wilayah Departemen Penerangan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Kepala Pelaksana Harian Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perihal peraturan pemasangan iklan di media massa tanpa lampiran