Tambahkan ke clipboard Laporan pertemuan Badan Koordinasi Kehumasan dan Pers di senisono tanggal 21 Mei 1987 pukul 09.00 WIB.

Tambahkan ke clipboard Laporan Pertunra Kegiatan Panggung Penerangan Hapsak/Hari Peringatan Kesaktian Pancasila 1996 oleh Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Kulonprogo.

Tambahkan ke clipboard Laporan Sarasehan dalam rangka Hari Peringatan Kesaktian Pancasila 1 Oktober 1996 Kantor Departemen Penerangan Republik Indonesia/Puspenmas Kabupaten Gunung-kidul

Tambahkan ke clipboard Laporan Sarasehan Hapsak/Hari Peringatan Kesaktian Pancasila oleh Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Kulonprogo

Tambahkan ke clipboard Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.05-PR.08.10 Tahun 1988 tentang Pola Pemantapan Penyuluhan Hukum.

Tambahkan ke clipboard Press Release Kantor Wilayah Departemen Penerangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai Kegiatan Hari Ulang Tahun ke-49 Republik Indonesia

Tambahkan ke clipboard Proposal Sarasehan Menjelang Pelaksanaan Undang-Undang Lalu Lintas Angkatan Jalan

Tambahkan ke clipboard Sambutan Kepala Kantor Wilayah Departemen Penerangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk peluncuran Edisi Perdana Surat Kabar “Malioboro Pos”.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Direktorat Jenderal Penerangan Umum Departemen Penerangan Republik Indonesia kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Penerangan Provinsi di seluruh Indonesia perihal Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor : 01/IJ/K/II/1989 tentang prosedur memberi jawaban/penjelasan atas informasi masyarakat yang ditujukan kepada wakil presiden (melalui tromol pos 5000).

Tambahkan ke clipboard Surat dari Direktur Direktorat Penyuluhan Hukum Departemen Kehakiman Republik Indonesia kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman seluruh Indonesia mengenai dikirimkannya 4 Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia yaitu Nomor 04.PR.07.08 Tahun 1994 tentang Kadarkum Binaan Nomor : M.05.PR.07.08 Tahun 1994 tentang Pembinaan Desa Sadar Hukum; Nomor : M.15-UM.06.01 Tahun 1994 tentang Lomba Kadarkum di kabupaten/kotamadya dan ibukota provinsi seluruh Indonesia Nomor : M.16.UM.06.01 tahun 1994 tentang Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu beserta lampirannya