Tambahkan ke clipboard Surat dari Direktorat Perekonomian Setda DIY No. D. Pk/ 298/ I/ Pg/ 77 tanggal 12 Maret 1977 kepada Gubernur DIY, Sri Paku Alam VIII perihal permohonan Pengukuhan Hak Milik Rumah di Muja Muju.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Direktorat Pemerintah DIY kepada Sekretaris Wilayah Daerah Prop. DIY tentang pemberhentian dengan hormat Sdr. Kapten Infantri Djuwahir dari anggota DPRD Kabupaten Sleman

Tambahkan ke clipboard Surat dari Direktorat Pembangunan Daerah kepada Gubernur DIY tentang permohonan izin membuat desain oleh pihak ketiga (Rencana Pembangunan Gedung Dipenda).

Tambahkan ke clipboard Surat dari Departemen Pertanian kepada Gubernur DIY tentang pelaksanaan Peraturan Daerah No. 21 tahun 1980 dan Kepres No. 37 tahun 1980 mengenai perubahan atas Kepres No. 55 tahun 1974 perihal pelaksanaan pungutan dan perimbangan pembagian penerimaan umum hasil hutan dan iuran pembangunan daerah (Ipeda).

Tambahkan ke clipboard Surat dari Bupati Sleman kepada Wakil Gubernur DIY, SP. Paku Alam VIII tentang permohonan pengembangan Proyek Perintis Pemugaran Perumahan dari APBD tk. I tahun 1980/ 1981 untuk lingkungan desa

Tambahkan ke clipboard Surat dari Bupati Kulonprogo kepada Wakil Gubernur DIY, Sri Paku Alam VIII tentang Laporan Penyimakan Lokasi Tanah kritis untuk mendapat bantuan penghijauan di Kulon Progo

Tambahkan ke clipboard Surat dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Kab. Sleman kepada Gubernur DIY tentang permohonan pengarahan pelaksanaan pembangunan Pasar Prambanan Inpres Pasar No. 9 tahun 1978

Tambahkan ke clipboard Surat dari Biro Umum kepada Biro Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan tentang pengetrapan personil Biro Umum berdasarkan penataran daerah no. 4/1979

Tambahkan ke clipboard Surat dari Biro Keuangan kepada Sekda DIY tentang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Material Daerah (penyetoran uang hilang (dicuri)) pada Direktorat Agraria DIY.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Biro Hukum kepada Setwilda Prop. DIY tentang kutipan beberapa pasal Undang-Undang No.3 tahun 1971 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi.