Menampilkan 477 hasil

Deskripsi Arsip
AGRARIA
Pratinjau hasil cetak Lihat:
Menurun

335 hasil temuan memiliki objek digital Perlihatkan hasil dengan objek digital

Tanah Gedung Pemerintah
Tanah Gedung Pemerintah
Surat tagihan atas HGB kepada Sdr, Arudjitanto, Desa Purbosari, Wonosari, Gunungkidul.
Surat tagihan atas HGB kepada Sdr, Arudjitanto, Desa Purbosari, Wonosari, Gunungkidul.
Surat perintah Komandan Resor Militer 072 Pamungkas tentang pemanfaatan tanah di Komplek asrama M...
Surat perintah Komandan Resor Militer 072 Pamungkas tentang pemanfaatan tanah di Komplek asrama Muja-Muju Gedong Kuning untuk pelebaran Jalan dan pasar.
Surat panggilan ke Kantor Direktorat Agraria DIY, masalah tanah/rumah di Jl. Bintaran 23/25 atas nama Komandan Perwakilan Ditasemen A.L.R.I. dan Lie Bik Thiong Kranggan No 2 YK.
Surat panggilan ke Kantor Direktorat Agraria DIY, masalah tanah/rumah di Jl. Bintaran 23/25 atas nama Komandan Perwakilan Ditasemen A.L.R.I. dan Lie Bik Thiong Kranggan No 2 YK.
Status dan penggunaan tanah/gedung Kantor Kejaksaan Negeri YK.
Status dan penggunaan tanah/gedung Kantor Kejaksaan Negeri YK.
Spesialis ahli pembuat dan atlas wakil dari Indonesia pada PT. Conaco.
Spesialis ahli pembuat dan atlas wakil dari Indonesia pada PT. Conaco.
SK Walikotamadya tentang tanah untuk pembangunan rumah dinas Kowilhan II Jl. Melati Wetan YK.
SK Walikotamadya tentang tanah untuk pembangunan rumah dinas Kowilhan II Jl. Melati Wetan YK.
SK Presiden RI No 13/1974 tentang perubahan/penetapan status rumah negeri presiden RI.
SK Presiden RI No 13/1974 tentang perubahan/penetapan status rumah negeri presiden RI.
SK pemberian hak milik atas tanah pemerintah di Beran, Sleman, Kabupaten Sleman.
SK pemberian hak milik atas tanah pemerintah di Beran, Sleman, Kabupaten Sleman.
SK Menteri Sosial RI tentang pengalihan tugas urusan sengketa perumahan dari Direktorat Urusan Perumahan Direktorat Jendral Bina Karya kepada Biro Hukum Departemen Sosial.
SK Menteri Sosial RI tentang pengalihan tugas urusan sengketa perumahan dari Direktorat Urusan Perumahan Direktorat Jendral Bina Karya kepada Biro Hukum Departemen Sosial.
Hasil 41 s.d 50 dari 477