Menampilkan 72 hasil

Deskripsi Arsip
Dengan objek digital PEMERINTAHAN
Pratinjau hasil cetak Lihat:
Amanat Paku Alam VIII tanggal 5 September 1945, menjelang (menyambut) kedatangan PJM. Soekarno da...
Amanat Paku Alam VIII tanggal 5 September 1945, menjelang (menyambut) kedatangan PJM. Soekarno dari Jakarta tentang pernyataan bahwa Negeri PA bersifat Kerajaan sebagai Daerah Istimewa Negara RI.
Amanat Sri Sultan HB IX, dan SP Paku Alam VIII, Kepala Daerah Istimewa Negara RI, tanggal 24 Dulk...
Amanat Sri Sultan HB IX, dan SP Paku Alam VIII, Kepala Daerah Istimewa Negara RI, tanggal 24 Dulkaidah Ehe 1876/30 Oktober 1945, tentang Pemberitahuan bahwa Badan Pekerja Komite Nasional Daerah Jogjakarta merupakan Badan Legislatif (Badan Pembuat UU) sebagai Wakil Rakyat Daerah Jogjakarta.
Buku tentang  Tata TertibPenobatan Presiden Pertama RI Serikat tanggal  17 Desember 1949.
Buku tentang Tata TertibPenobatan Presiden Pertama RI Serikat tanggal 17 Desember 1949.
Buletin No : 3 Biro Statistik Bag. Publikasi dan Penerangan Jakarta, tanggal  6 Desember 1963. te...
Buletin No : 3 Biro Statistik Bag. Publikasi dan Penerangan Jakarta, tanggal 6 Desember 1963. tentang Pembentukan Statistical Reseach and Development Center di Biro Statistik.
Denah Pakualaman tentang penggunaan Lentera, Piket, Gardu untuk perbatasan Kasultanan dengan Paku...
Denah Pakualaman tentang penggunaan Lentera, Piket, Gardu untuk perbatasan Kasultanan dengan Pakualaman.
Keputusan C. D. SSKDN tanggal 6 Agustus 1958, tentang Pamong Pradja
Keputusan C. D. SSKDN tanggal 6 Agustus 1958, tentang Pamong Pradja
Keputusan Rapat Badan Pekerja KNI Yogyakarta pada tanggal  29 Januari 1946, tentang hubungan anta...
Keputusan Rapat Badan Pekerja KNI Yogyakarta pada tanggal 29 Januari 1946, tentang hubungan antara Ketua seksi dengan Paniradyapati dan pembagian pekerjaan serta pembatasan kekuasaan (Arbeidsverdeling dan Bevoegdkeidsafbakening) antara Seksi dan Paniradya.
Keputusan tentang  Pembagian tugas/wewenang antara Paniradya Wiyata Pradja Kasultanan dan Wiyata ...
Keputusan tentang Pembagian tugas/wewenang antara Paniradya Wiyata Pradja Kasultanan dan Wiyata Pradja Pakualaman berkaitan dengan status para Abdi Dalemnya.
Kesimpulan Komisi IV DPRD DIY tentang  Masalah  organisasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah pada Ko...
Kesimpulan Komisi IV DPRD DIY tentang Masalah organisasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah pada Konferensi antar Daerah Tk II se DIY dengan Pemerintah Daerah DIY di Yogyakarta.
Ketetapan MPRS RI, Nomor : II/MPRS/1960, tentang  Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Sem...
Ketetapan MPRS RI, Nomor : II/MPRS/1960, tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertam 1961 – 1969.
Hasil 1 s.d 10 dari 72