Add to clipboard Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Gunungkidul Nomor : 122/KPTS/2006 tentang Penetapan Daftar Nama Personil dan Besaran Honorarium Lurah sebagai Penanggungjawab Pelaksanaan (PJP) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Kabupaten Gunungkidul.

Add to clipboard Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2006 tentang Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2006.

Add to clipboard Berita Acara Pembentukan Kelompok dan Pengurus Kelompok Masyarakat (Pokmas) dan Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah (BAPKPP dan BAPPUK dan SPPB), kelompok Srigading 20-28, Desa Srigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Add to clipboard Bendel Berita Acara Pembentukan Kelompok dan Pengurus Kelompok Masyarakat dan Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah (BAPKPP dan BAPPUK) Kelurahan/Desa Jogotirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, beserta lampirannya.

Add to clipboard Berita Acara Pembentukan Kelompok dan Pengurus Kelompok Masyarakat (BAPKPP) dalam rangka Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk rumah rusak ringan Desa/Kelurahan Krambilsawit RR-01 sampai dengan RR-05, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, beserta lampirannya.

Add to clipboard Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultansi Nomor : 602.13/35/CK tanggal 7 September 2006 antara Dinas Pemukiman Dan Prasarana Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Perseroan Terbatas Retracindo, kegiatan Pendampingan Rehabilitasi / Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi (Paket VII), Lokasi Kabupaten Bantul 03 (Kecamatan Bantul, Pajangan, dan Pandak) Tahun 2006.

Add to clipboard Amandemen Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (SPPB) dengan nama pokmas/kelompok masyarakat Kranggan I, 002, Kelurahan Jogotirto, Kecamatan Berbah, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta perihal Guntur Yoga Purnawan, ST dan Suharjono sepakat melaksanakan kegiatan sesuai usulan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah disetujui Kelompok Masyarakat di wilayahnya dan diverifikasi Konsultan Manajemen Kabupaten (KMKK).