Menampilkan 775 hasil
Deskripsi ArsipTanda Terima Pajak Upah Dari Penerimaan Uang Tunjangan Guru ā Guru Kursus Cepat Pamong Desa Rombongan Ke III Dalam Bulan Juli 1953.
Tanda Terima Pajak Upah Dari Penerimaan Uang Tunjangan Guru ā Guru Kursus Cepat Pamong Desa Rombongan Ke III Dalam Bulan Juli 1953.
Tanda Terima Pengiriman Uang Sebanyak Rp.43,75 Dari Kepala Djawatan Pemerintahan Umum DIJ, Yaitu Uang Sisa Kas Kecil Pada Tanggal 31 ā 12 ā 1953 (SPMU Tanggal 5 ā 2 ā 1953 No:321) Kas Daerah Djawatan Keuangan
Tanda Terima Pengiriman Uang Sebanyak Rp.43,75 Dari Kepala Djawatan Pemerintahan Umum DIJ, Yaitu Uang Sisa Kas Kecil Pada Tanggal 31 ā 12 ā 1953 (SPMU Tanggal 5 ā 2 ā 1953 No:321) Kas Daerah Djawatan Keuangan
Tindasan surat rahasia, No:Bpj/639/II/K/55 Rhs, perihal penmgambilan uang voorschoot sejumlah Rp. 12.000,- untuk Sekda Daerah Istimewa Yogyakarta dari Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Biro Politik.
Tindasan surat rahasia, No:Bpj/639/II/K/55 Rhs, perihal penmgambilan uang voorschoot sejumlah Rp. 12.000,- untuk Sekda Daerah Istimewa Yogyakarta dari Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Biro Politik.
Turanan surat jawatan urusan umum pegawai tertanggal Jakarta, 28 Desember 1950 No. P IA/4830 perihal pembagian dalam rayon-rayon kemahalan.
Turanan surat jawatan urusan umum pegawai tertanggal Jakarta, 28 Desember 1950 No. P IA/4830 perihal pembagian dalam rayon-rayon kemahalan.
Turunan dari surat inspeksi keuangan Jogjakarta tanggal 30 mei 1956 no.67/mem.BM.55 perihal: pelanggaran aturan bea materai (zegel verordining)1921.
Turunan dari surat inspeksi keuangan Jogjakarta tanggal 30 mei 1956 no.67/mem.BM.55 perihal: pelanggaran aturan bea materai (zegel verordining)1921.
Turunan keputusan dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta No.84/1954 tentang:pembagian dengan sewa beli sepeda, sepeda kumbang (bromfiets) dan sepeda motor kepada pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta.
Turunan keputusan dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta No.84/1954 tentang:pembagian dengan sewa beli sepeda, sepeda kumbang (bromfiets) dan sepeda motor kepada pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta.
Turunan keputusan Menteri Urusan Pegawai No.P3-1700/51-2/52 menimbang perlu mengadakan perubahan dalam syarat-syarat tentang kerja lembur dan pemberian uang lembur.
Turunan keputusan Menteri Urusan Pegawai No.P3-1700/51-2/52 menimbang perlu mengadakan perubahan dalam syarat-syarat tentang kerja lembur dan pemberian uang lembur.
Turunan kutipan dari daftar surat-surat keputusan Kepala Djawatan Perjalanan No.2093/B/IV tentang memberikan uang djalan tetap kepada Pegawai Pamong Pradja di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah.
Turunan kutipan dari daftar surat-surat keputusan Kepala Djawatan Perjalanan No.2093/B/IV tentang memberikan uang djalan tetap kepada Pegawai Pamong Pradja di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah.
Turunan lembaran Negara RI UU Darurat Nr 7 tahun 1954 tentang dasar hukum keputusan Kepala Daerah otonom dalam keadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah / Dewan pemerintah Daerah tidak ada atau tidak dapat menjalankan tugas kewajibanya.(penjelasan dalam tambahan lembaran ā Negara nr.573).
Turunan lembaran Negara RI UU Darurat Nr 7 tahun 1954 tentang dasar hukum keputusan Kepala Daerah otonom dalam keadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah / Dewan pemerintah Daerah tidak ada atau tidak dapat menjalankan tugas kewajibanya.(penjelasan dalam tambahan lembaran ā Negara nr.573).
Turunan Nomor: 19631/3643/Uā53, Dari Pemerintah Kabupaten Bantul Kepada Kepala Jawatan Pemerintahan Umum DIY, Tentang Permohonan Voorschot Sewa Kantor Kapanewon
Turunan Nomor: 19631/3643/Uā53, Dari Pemerintah Kabupaten Bantul Kepada Kepala Jawatan Pemerintahan Umum DIY, Tentang Permohonan Voorschot Sewa Kantor Kapanewon
Hasil 731 s.d 740 dari 775