Pratinjau hasil cetak Tutup

Menampilkan 880 hasil

Deskripsi Arsip
DAFTAR ARSIP STATIS SEKRETARIAT WILAYAH DAERAH PROV DIY KURUN WAKTU 1950-1960
Pilihan-pilihan pencarian lengkap

Cari hasil dengan:

dalam
Tambahkan kriteria baru

Batasi pencarian pada:

Hasil filter berdasarkan:

Filter berdasarkan tanggal lingkup:

Use these options to specify how the date range returns results. "Exact" means that the start and end dates of descriptions returned must fall entirely within the date range entered. "Overlapping" means that any description whose start or end dates touch or overlap the target date range will be returned.
Pratinjau hasil cetak Lihat:
Menurun
Turunan peraturan pemerintah No.62 tahun 1954 tentang pengesahan surat keputusan mentri pertanian dan mentri perekonomian tertanggal 19 oktober 1954 no.112/um/54. Tentang penetapan besarnya jumlah pemungutan termaksud dalam pasal 11 β€œkrosokordonnatie”(lembaran negara tahun 1937 no.604).
Turunan peraturan pemerintah No.62 tahun 1954 tentang pengesahan surat keputusan mentri pertanian dan mentri perekonomian tertanggal 19 oktober 1954 no.112/um/54. Tentang penetapan besarnya jumlah pemungutan termaksud dalam pasal 11 β€œkrosokordonnatie”(lembaran negara tahun 1937 no.604).
Turunan Nomor: 19631/3643/U’53, Dari Pemerintah Kabupaten Bantul Kepada Kepala Jawatan Pemerintahan Umum DIY, Tentang Permohonan Voorschot Sewa Kantor Kapanewon
Turunan Nomor: 19631/3643/U’53, Dari Pemerintah Kabupaten Bantul Kepada Kepala Jawatan Pemerintahan Umum DIY, Tentang Permohonan Voorschot Sewa Kantor Kapanewon
Turunan lembaran Negara RI UU Darurat Nr 7 tahun 1954 tentang dasar hukum keputusan Kepala Daerah otonom dalam keadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah / Dewan pemerintah Daerah tidak ada atau tidak dapat menjalankan tugas kewajibanya.(penjelasan dalam tambahan lembaran – Negara nr.573).
Turunan lembaran Negara RI UU Darurat Nr 7 tahun 1954 tentang dasar hukum keputusan Kepala Daerah otonom dalam keadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah / Dewan pemerintah Daerah tidak ada atau tidak dapat menjalankan tugas kewajibanya.(penjelasan dalam tambahan lembaran – Negara nr.573).
Turunan kutipan dari daftar surat-surat keputusan Kepala Djawatan Perjalanan No.2093/B/IV tentang memberikan uang djalan tetap kepada Pegawai Pamong Pradja di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah.
Turunan kutipan dari daftar surat-surat keputusan Kepala Djawatan Perjalanan No.2093/B/IV tentang memberikan uang djalan tetap kepada Pegawai Pamong Pradja di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah.
Turunan keputusan Menteri Urusan Pegawai No.P3-1700/51-2/52 menimbang perlu mengadakan perubahan dalam syarat-syarat tentang kerja lembur dan pemberian uang lembur.
Turunan keputusan Menteri Urusan Pegawai No.P3-1700/51-2/52 menimbang perlu mengadakan perubahan dalam syarat-syarat tentang kerja lembur dan pemberian uang lembur.
Turunan keputusan dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta No.84/1954 tentang:pembagian dengan sewa beli sepeda, sepeda kumbang (bromfiets) dan sepeda motor kepada pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta.
Turunan keputusan dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta No.84/1954 tentang:pembagian dengan sewa beli sepeda, sepeda kumbang (bromfiets) dan sepeda motor kepada pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta.
Turunan dari surat inspeksi keuangan Jogjakarta tanggal 30 mei 1956 no.67/mem.BM.55 perihal: pelanggaran aturan bea materai (zegel verordining)1921.
Turunan dari surat inspeksi keuangan Jogjakarta tanggal 30 mei 1956 no.67/mem.BM.55 perihal: pelanggaran aturan bea materai (zegel verordining)1921.
Turanan surat jawatan urusan umum pegawai tertanggal Jakarta, 28 Desember 1950 No. P IA/4830 perihal pembagian dalam rayon-rayon kemahalan.
Turanan surat jawatan urusan umum pegawai tertanggal Jakarta, 28 Desember 1950 No. P IA/4830 perihal pembagian dalam rayon-rayon kemahalan.
TUNJANGAN SEPEDA KUMBANG (BROMFIEST)
TUNJANGAN SEPEDA KUMBANG (BROMFIEST)
TUNJANGAN KEMAHALAN DAN ANAK
TUNJANGAN KEMAHALAN DAN ANAK
Hasil 51 s.d 60 dari 880