Menampilkan 512 hasil

Deskripsi Arsip
SENARAI ARSIP PURO PAKUALAMAN YOGYAKARTA MASA PAKU ALAM I, II, V, VI, VII DAN VIII Item
Pilihan-pilihan pencarian lengkap
Pratinjau hasil cetak Lihat:
Undang-Undang No. 25 tentang pembatasan ongkos jalan dari suatu tempat ke tempat lain di daerah yang diduduki balatentara Dai Nippon.
Undang-Undang No. 25 tentang pembatasan ongkos jalan dari suatu tempat ke tempat lain di daerah yang diduduki balatentara Dai Nippon.
Undangan rapat dari Sekretaris UGM, Mr. Ali Afandi ( atas nama Presiden UGM ) kepada Sri Paduka Paku Alam VIII untuk membicarakan tulisan-tulisan dalam pers mengenai keadaan di UGM (Korupsi legaal) dan lain-lain tgl. 30 Juli 1954
Undangan rapat dari Sekretaris UGM, Mr. Ali Afandi ( atas nama Presiden UGM ) kepada Sri Paduka Paku Alam VIII untuk membicarakan tulisan-tulisan dalam pers mengenai keadaan di UGM (Korupsi legaal) dan lain-lain tgl. 30 Juli 1954
Undangan kepada Sri Paduka Paku Alam VIII dalam sidang DPD Istimewa Yogyakarta tanggal 16 Juli 1953 di Gedung Wilis beserta agenda sidang.
Undangan kepada Sri Paduka Paku Alam VIII dalam sidang DPD Istimewa Yogyakarta tanggal 16 Juli 1953 di Gedung Wilis beserta agenda sidang.
Undangan dari Panitia Peringatan 200 tahun Kota Yogyakarta kepada Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka perayaan 200 tahun kota Yogyakarta.
Undangan dari Panitia Peringatan 200 tahun Kota Yogyakarta kepada Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka perayaan 200 tahun kota Yogyakarta.
Undangan kepada Sri Paduka Paku Alam VIII ( Ketua Dewan Kurator UGM ) tentang catatan sidang panitia peneliti berkaitan dengan tulisan-tulisan dalam majalah dan harian yang menuduh adanya korupsi legaal di UGM
Undangan kepada Sri Paduka Paku Alam VIII ( Ketua Dewan Kurator UGM ) tentang catatan sidang panitia peneliti berkaitan dengan tulisan-tulisan dalam majalah dan harian yang menuduh adanya korupsi legaal di UGM
Undang – undang No. 12 tahun 1946 tentang Pembaharuan susunan Komite Nasional Indonesia Pusat
Undang – undang No. 12 tahun 1946 tentang Pembaharuan susunan Komite Nasional Indonesia Pusat
Turunan surat Pernyataan Keterangan melepaskan kewarganegaran Republik Rakyat Tiongkok untuk tetap menjadi warganegara RI atas nama Go Christine alias Lie Hwat Djiue alias Ny. Djuhari
Turunan surat Pernyataan Keterangan melepaskan kewarganegaran Republik Rakyat Tiongkok untuk tetap menjadi warganegara RI atas nama Go Christine alias Lie Hwat Djiue alias Ny. Djuhari
Turunan surat no. 105 tanggal 19 Maret 1957 perihal Pemberitahuan Keputusan-keputusan Dewan Menteri tentang pemberian Tunjangan Hari Raya berlaku juga terhadap Abdi Dalem Kraton Yogyakrta dan Surakarta, Pura Paku Alaman, dan Pura Mangkunegaran dan dibebankan M.A 37.230.8/ tahun 1957
Turunan surat no. 105 tanggal 19 Maret 1957 perihal Pemberitahuan Keputusan-keputusan Dewan Menteri tentang pemberian Tunjangan Hari Raya berlaku juga terhadap Abdi Dalem Kraton Yogyakrta dan Surakarta, Pura Paku Alaman, dan Pura Mangkunegaran dan dibebankan M.A 37.230.8/ tahun 1957
Turunan surat no. 103 tanggal 18 Maret 1957 perihal pemberitahuan Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Harian Pemerintah dan Daerah Otonom Tetap/ Lepas
Turunan surat no. 103 tanggal 18 Maret 1957 perihal pemberitahuan Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Harian Pemerintah dan Daerah Otonom Tetap/ Lepas
Turunan surat atas nama Mendagri kepada gubernur kepala daerah provinsi di seluruh Indonesia perihal tunjangan kepada pamong desa yang mempunyai penghasilan tidak mencukupi.
Turunan surat atas nama Mendagri kepada gubernur kepala daerah provinsi di seluruh Indonesia perihal tunjangan kepada pamong desa yang mempunyai penghasilan tidak mencukupi.
Hasil 1 s.d 10 dari 512