Add to clipboard Penunjukkan penggunaan gedung/ bangunan bekas kantor Kejaksaan Negeri Yogyakarta yang peruntukkannya diarahkan bagi aktivitas perdagangan.

Add to clipboard Laporan hasil rapat mengenai persoalan rumah/ tanah bekas kantor Kejaksaan Negeri yang terletak di Jl. A. Yani (Margomulyo) No. 9 Yogyakarta yang menyatakan bahwa yang berwenang dan berhak mewarisi penggunaan gedung tersebut di Yogyakarta adalah satu-satunya Pemerintah DIY baik sebagai alat Pemerintah Pusat maupun sebagai alat Pemerintah Daerah

Add to clipboard Permohonan ijin menempati/ sewa/ beli perumahan dinas di Jl. Sukun 26 dari Ny. Sutikno pegawai Kantor Pengawas Keuangan DIY

Add to clipboard Undangan kepada Bupati/ Walikota Kepala Daerah se-Daerah Istimewa Jogjakarta untuk menghadiri pertemuan antara Bapemhar Kokarmindagri DIY dengan PT. Indodev untuk penandatanganan kontrak pelaksanaan pembangunan proyek perumahan Kokarmindagri DIY

Add to clipboard Nota dinas mengenai permohonan pengukuhan pembelian rumah di Jl. Kerto No. 25 Yogyakarta

Add to clipboard Pengosongan/penarikan kembali rumah dinas Jl. Kerto Muja Muju Yogyakarta yang ditempati R. Rio. S. Warnodiprodjo dan akan segera ditunjuk penggantinya untuk menempati rumah dinas tersebut

Add to clipboard Penyerahan/peresmian perumahan dinas pemerintah Propinsi DIY di Basen

Add to clipboard Surat Instruksi Kepala Daerah DIY No : 5/1973 tanggal 20 Agustus 1973 tentang pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 68 tahun 1973 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Tingkat II atas nama semua Walikota se-DIY

Add to clipboard Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: Pem 10/94/15-944 tentang Pengesahan Peraturan Daerah DIY tanggal 3 Agustus 1978 No. 4 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah DIY dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY

Add to clipboard Surat Keputusan Kepala Daerah DIY NO. 358/1973 tentang pemberian tunjangan kepada sementara kalurahan-kalurahan dalam Wilayah Kabupaten: Sleman DIY yang belum mampu menjamin yang layak kepada pamong desa, pembantu pamong serta kepala dukuhnya.