Pratinjau hasil cetak Tutup

Menampilkan 766 hasil

Deskripsi Arsip
Senarai Arsip Jawatan Pemerintahan Umum Buku 2 Jawatan Pemerintahan Umum
Pilihan-pilihan pencarian lengkap
Pratinjau hasil cetak Lihat:

1 hasil temuan memiliki objek digital Perlihatkan hasil dengan objek digital

Surat kawat Mendagri/ Ketua PPI nomor: 152/22/1971 tentang pengangkatan anggota DPRD II yang diangkat dari Golkar Non –ABRI
Surat kawat Mendagri/ Ketua PPI nomor: 152/22/1971 tentang pengangkatan anggota DPRD II yang diangkat dari Golkar Non –ABRI
Surat kawat Menteri Dalam Negeri /Ketua Lembaga Pemilihan Umum perihal : penertiban penandatanganan kartu pemilih dan masalah penggabungan suara .
Surat kawat Menteri Dalam Negeri /Ketua Lembaga Pemilihan Umum perihal : penertiban penandatanganan kartu pemilih dan masalah penggabungan suara .
Surat kawat Panitia Pemilihan Indonesia no : 21/22/1971,tentang Guberenur Kepala Daerah dan Bupati Kepala Daerah Ex Officia menjadi ketua PPD I dan PPD II.
Surat kawat Panitia Pemilihan Indonesia no : 21/22/1971,tentang Guberenur Kepala Daerah dan Bupati Kepala Daerah Ex Officia menjadi ketua PPD I dan PPD II.
Surat Kawat Pemilu Kawat Dirjen Pemkes perihal pemeriksaan kesehatan bagi calon anggota DPR, DPRD I dan II
Surat Kawat Pemilu Kawat Dirjen Pemkes perihal pemeriksaan kesehatan bagi calon anggota DPR, DPRD I dan II
SURAT KAWAT PEMILU Kawat Mendagri /Ketua LPU perihal pemberitahuan calon terpilih anggota DPR RI dan rencana pelantikan
SURAT KAWAT PEMILU Kawat Mendagri /Ketua LPU perihal pemberitahuan calon terpilih anggota DPR RI dan rencana pelantikan
SURAT KAWAT PEMILU Radiogram Mendagri/Ketua PPT perihal pengusulan Anggota DPRD yang diangkat dari ABRI serta bukan ABRI
SURAT KAWAT PEMILU Radiogram Mendagri/Ketua PPT perihal pengusulan Anggota DPRD yang diangkat dari ABRI serta bukan ABRI
Surat kawat PPI/LPU nomor 35/11/1971 tentang permintaan daftar lengkap nama-nama calon anggota DPRD I dan II
Surat kawat PPI/LPU nomor 35/11/1971 tentang permintaan daftar lengkap nama-nama calon anggota DPRD I dan II
Surat Kementerian Dalam Negeri Bagian Otonomi dan Desentralisasi perihal istilah-istilah yang dipakai dalam penyusunan Perda yang kurang tepat.
Surat Kementerian Dalam Negeri Bagian Otonomi dan Desentralisasi perihal istilah-istilah yang dipakai dalam penyusunan Perda yang kurang tepat.
Surat Kementerian Dalam Negeri RI di Yogyakarta Nomor C/27/1/6 kepada semua Gubernur di Jawa dan Sumatra, Bupati di Jawa dan Sumatra tentenag Hierarchie dalam hubungan jabatan antara Pemerintah Daerah dengan Kementrian Dalam Negeri
Surat Kementerian Dalam Negeri RI di Yogyakarta Nomor C/27/1/6 kepada semua Gubernur di Jawa dan Sumatra, Bupati di Jawa dan Sumatra tentenag Hierarchie dalam hubungan jabatan antara Pemerintah Daerah dengan Kementrian Dalam Negeri
Surat Kementerian Dalam Negeri RI di Yogyakarta Nomor E 8/3/23 tanggal 29 Juli 1950 kepada Gubernur di Jawa, Sumatra dan Kalimantan tentang Uang Kehormatan
Surat Kementerian Dalam Negeri RI di Yogyakarta Nomor E 8/3/23 tanggal 29 Juli 1950 kepada Gubernur di Jawa, Sumatra dan Kalimantan tentang Uang Kehormatan
Hasil 611 s.d 620 dari 766