Pratinjau hasil cetak Tutup

Menampilkan 751 hasil

Deskripsi Arsip
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DIY Senarai Arsip Jawatan Pemerintahan Umum Buku 2 Item
Pilihan-pilihan pencarian lengkap

Cari hasil dengan:

dalam
Tambahkan kriteria baru

Batasi pencarian pada:

Hasil filter berdasarkan:

Filter berdasarkan tanggal lingkup:

Use these options to specify how the date range returns results. "Exact" means that the start and end dates of descriptions returned must fall entirely within the date range entered. "Overlapping" means that any description whose start or end dates touch or overlap the target date range will be returned.
Pratinjau hasil cetak Lihat:
Menaik
Surat Keputusan Mantri Pamong Praja Wirobrajan. Tentang : Pengangkatan Sekretaris PPP. No : 386/61/1970.
Surat Keputusan Mantri Pamong Praja Wirobrajan. Tentang : Pengangkatan Sekretaris PPP. No : 386/61/1970.
Surat Keputusan Mantri Pamong Projo Jetis, tentang : Pengangkatan Sekertaris PPP. No : II/461/61/Dj/1970. (Panitia Pendaftaran Pemilih) dalam wilayah Kemantren Praja Jetis Kotamadya Jogjakarta
Surat Keputusan Mantri Pamong Projo Jetis, tentang : Pengangkatan Sekertaris PPP. No : II/461/61/Dj/1970. (Panitia Pendaftaran Pemilih) dalam wilayah Kemantren Praja Jetis Kotamadya Jogjakarta
Surat Keputusan Mantri Pamong Projo Kraton. tentang Pengangkatan Sekretaris PPP. No : 12/PPS/Kt/1970, tanggal 4 Juni 1970 (Panitia Pendaftaran Pemilih) dalam wilayah Kemantren Pamong Projo Kraton Kotamadya Jogjakarta
Surat Keputusan Mantri Pamong Projo Kraton. tentang Pengangkatan Sekretaris PPP. No : 12/PPS/Kt/1970, tanggal 4 Juni 1970 (Panitia Pendaftaran Pemilih) dalam wilayah Kemantren Pamong Projo Kraton Kotamadya Jogjakarta
Surat Keputusan Menteri Pemrintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor Pemerintah 57/2/7-1 tentang Menunjuk para Gubernur Kepala Daeah untuk mengajukan usul-usul tentang Penganugerahan Satya Lencana Keamanan
Surat Keputusan Menteri Pemrintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor Pemerintah 57/2/7-1 tentang Menunjuk para Gubernur Kepala Daeah untuk mengajukan usul-usul tentang Penganugerahan Satya Lencana Keamanan
Surat Keputusan Menteri Penerangan RI.No : 28/KEP/MEPEN/1971. Tentang : Larangan melakukan kegiatan politik danpenerangan yang tidak sesuai dengan martbat dan tugas kewajiban juru penerangan dilingkungan Departemen Penerangan RI. Tanggal : 2 Januari 1971.
Surat Keputusan Menteri Penerangan RI.No : 28/KEP/MEPEN/1971. Tentang : Larangan melakukan kegiatan politik danpenerangan yang tidak sesuai dengan martbat dan tugas kewajiban juru penerangan dilingkungan Departemen Penerangan RI. Tanggal : 2 Januari 1971.
Surat Keputusan Pamong Praja Tegalrejo. tentang pengangkatan Sekertaris Panitia Pendaftaran Pemilihan (PPP). No : II/400/23, Tgl 16 Juni 1970
Surat Keputusan Pamong Praja Tegalrejo. tentang pengangkatan Sekertaris Panitia Pendaftaran Pemilihan (PPP). No : II/400/23, Tgl 16 Juni 1970
Surat Keputusan Penetapan Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Tentang : penujukan instansi yang diberi kuasa untuk memberi ijin pemasangan tanda gambar/poster/plakat/nama-nama calon untuk kampanye pemilihan umum.
Surat Keputusan Penetapan Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Tentang : penujukan instansi yang diberi kuasa untuk memberi ijin pemasangan tanda gambar/poster/plakat/nama-nama calon untuk kampanye pemilihan umum.
Surat Keputusan Rapat BTI (Barisan Tani Indonesia Kabupaten Sleman)
Surat Keputusan Rapat BTI (Barisan Tani Indonesia Kabupaten Sleman)
Surat Keputusan tentang Penunjukan Komandan-komandan Daerah Inspeksi Kepolisian sebagai Koordinator Satgas Pemilihan langsung Pemilu dan sebagai Anggota Staf Koordinator BPP II di daerahnya
Surat Keputusan tentang Penunjukan Komandan-komandan Daerah Inspeksi Kepolisian sebagai Koordinator Satgas Pemilihan langsung Pemilu dan sebagai Anggota Staf Koordinator BPP II di daerahnya
Surat keterangan No.5/Perwk/ E II/2/8/71 tentang Ketentuan masa bebas tugas dari jabatan organic bagi pegawai yang dicalonkan sebgai anggota DPRD
Surat keterangan No.5/Perwk/ E II/2/8/71 tentang Ketentuan masa bebas tugas dari jabatan organic bagi pegawai yang dicalonkan sebgai anggota DPRD
Hasil 661 s.d 670 dari 751