Menampilkan 751 hasil
Deskripsi ArsipSurat dari Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2255/I/A/71 kepada Kepala Dinas Keuangan DIY tentang Bantuan Uang kepada Papol-parpol/Sekber Golkar DIY
Surat dari Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2255/I/A/71 kepada Kepala Dinas Keuangan DIY tentang Bantuan Uang kepada Papol-parpol/Sekber Golkar DIY
Surat dari Kepala daerah DIY No. K.3743/I/A/70 tanggal 31 Oktober 1970 Kepada Kepala Kantor Pengawas Keuangan Daerah DIY , tentang usulan penmgawasan / pemeriksaan keuangan / barang Pemilu
Surat dari Kepala daerah DIY No. K.3743/I/A/70 tanggal 31 Oktober 1970 Kepada Kepala Kantor Pengawas Keuangan Daerah DIY , tentang usulan penmgawasan / pemeriksaan keuangan / barang Pemilu
Surat dari Kepala Daerah DIY Kepada JPU DIY. tentang Larangan membawa tanda gambar pada hari pemungutan suara, tanggal : 15 September 1955.
Surat dari Kepala Daerah DIY Kepada JPU DIY. tentang Larangan membawa tanda gambar pada hari pemungutan suara, tanggal : 15 September 1955.
Surat dari Kepala Daerah DIY/Ketua PPD Tingkat I DIY kepada Walikota Kepala Daerah/Ketua PPD Tingkat II Kotamadya Yogyakarta tentang Petugas Pendaftaran Penduduk/pemilih
Surat dari Kepala Daerah DIY/Ketua PPD Tingkat I DIY kepada Walikota Kepala Daerah/Ketua PPD Tingkat II Kotamadya Yogyakarta tentang Petugas Pendaftaran Penduduk/pemilih
Surat dari Kementrian Dalam Negeri di Jakarta tanggal 22 Desember 1955 Nomor Desember 37/17/55 tentang Permintaan penyerahan pajak pembangunan I kepada daerah-daerah otonom
Surat dari Kementrian Dalam Negeri di Jakarta tanggal 22 Desember 1955 Nomor Desember 37/17/55 tentang Permintaan penyerahan pajak pembangunan I kepada daerah-daerah otonom
Surat dari Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 9/1/41 kepada DPD Propinsi Jawa Barat perihal Pengundangan sesuatu peraturan daerah yang telah lewat waktu pengesahannya (pasal 30 ayat 1 Undang-undnag Nomor 22/1948)
Surat dari Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 9/1/41 kepada DPD Propinsi Jawa Barat perihal Pengundangan sesuatu peraturan daerah yang telah lewat waktu pengesahannya (pasal 30 ayat 1 Undang-undnag Nomor 22/1948)
Surat dari Kementerian Dalam Negeri RI Nomor Des 9/3/39, kepada Semua DPD/Gubernur Kepala Daerah Propinsi, BPH Kota Praja Jakarta Raya, DPD DIY, perihal Pemakaian istilah โMemegangโ dan istilah โHoudenโ.
Surat dari Kementerian Dalam Negeri RI Nomor Des 9/3/39, kepada Semua DPD/Gubernur Kepala Daerah Propinsi, BPH Kota Praja Jakarta Raya, DPD DIY, perihal Pemakaian istilah โMemegangโ dan istilah โHoudenโ.
Surat dari Kantor Pengawasan Keuanga Pemda DIY No. Kek/3748/V/70 Kepada Bendaharawan Pemilu DIY tentang Permintaan pengiriman lembar terakhior Perhitungan / Pertanggung jawaban uang Pemilu
Surat dari Kantor Pengawasan Keuanga Pemda DIY No. Kek/3748/V/70 Kepada Bendaharawan Pemilu DIY tentang Permintaan pengiriman lembar terakhior Perhitungan / Pertanggung jawaban uang Pemilu
Surat dari Kantor Pengawas Keuangan Pemerintah Daerah DIY k Kepada Bendaharawan Panitia Pemilihan UMUM DIY , tentang Pengiriman tenmbusan Surat Pertanggungjawaban uang Pemilu dengan bukti-bukti riel lembar terakhir
Surat dari Kantor Pengawas Keuangan Pemerintah Daerah DIY k Kepada Bendaharawan Panitia Pemilihan UMUM DIY , tentang Pengiriman tenmbusan Surat Pertanggungjawaban uang Pemilu dengan bukti-bukti riel lembar terakhir
Surat dari Kantor Pemilihan Pusat Propinsi DIY kepada Pemerintah Kota Praja Yogyakarta. tentang nama โ nama pejabat camat serta tempat kedudukannya dan nama โ nama kepala desa dalam kota Yogyakarta.
Surat dari Kantor Pemilihan Pusat Propinsi DIY kepada Pemerintah Kota Praja Yogyakarta. tentang nama โ nama pejabat camat serta tempat kedudukannya dan nama โ nama kepala desa dalam kota Yogyakarta.
Hasil 281 s.d 290 dari 751