Print preview Close

Showing 765 results

Archival description
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DIY Senarai Arsip Jawatan Pemerintahan Umum Buku 2
Advanced search options
Print preview View:
Penetapan Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45/1954 tentang membentuk “panitia penaksiran harga tanah” yang dipakai selokan galur
Penetapan Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45/1954 tentang membentuk “panitia penaksiran harga tanah” yang dipakai selokan galur
Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah DIY Nomor 62/1954 tanggal 26 Maret 1954 tentang memperbaiki gudang, belakang kandang mobil Kantor Djawatan Pendidikan Pengajaran dan Kebudyaan DIY, perihal dengan mendahului pengesahan Anggaran Belanja tahun 1954, memberi izin kepada Djawatan Pengairan, Jalan-jalan dan Gedung-gedung DIY untuk melaksanakan, menurut rencana pekerjaan perbaikan gudang belakang mobil Kantor Djawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan DIY dengan biaya sebanyak Rp. 10.000,00
Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah DIY Nomor 62/1954 tanggal 26 Maret 1954 tentang memperbaiki gudang, belakang kandang mobil Kantor Djawatan Pendidikan Pengajaran dan Kebudyaan DIY, perihal dengan mendahului pengesahan Anggaran Belanja tahun 1954, memberi izin kepada Djawatan Pengairan, Jalan-jalan dan Gedung-gedung DIY untuk melaksanakan, menurut rencana pekerjaan perbaikan gudang belakang mobil Kantor Djawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan DIY dengan biaya sebanyak Rp. 10.000,00
Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Daerah Swatantra Tingkat II Kulonprogo Nomor 149/DPD/1958 tanggal 25 Agustus 1958, tentang Pemberian izin kepada Sdr. Moh. Sangadi untuk mengadakan permintaan sokongan kepada rakyat dalam daerah swatantra tingkat II Kulonprogo untuk pendirian masjid baru Plumbon, Kalurahan Plumbon, Kapanewon PP. Temon.
Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Daerah Swatantra Tingkat II Kulonprogo Nomor 149/DPD/1958 tanggal 25 Agustus 1958, tentang Pemberian izin kepada Sdr. Moh. Sangadi untuk mengadakan permintaan sokongan kepada rakyat dalam daerah swatantra tingkat II Kulonprogo untuk pendirian masjid baru Plumbon, Kalurahan Plumbon, Kapanewon PP. Temon.
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Keputusan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tahun 1967 tentang Perubahan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat DIY Nomor 2 tahun 1966.
Keputusan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tahun 1967 tentang Perubahan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat DIY Nomor 2 tahun 1966.
Keputuan DPRD Tingkat II Bantul Nomor 2,3 dan 9 tahun 1969
Keputuan DPRD Tingkat II Bantul Nomor 2,3 dan 9 tahun 1969
Keputusan DPD Daerah Swatantra Tingkat II Gunungkidul Nomor 27/11/1958 tentang Penggunaan Uang Pemda dan Pembukaan Gedung DPRD
Keputusan DPD Daerah Swatantra Tingkat II Gunungkidul Nomor 27/11/1958 tentang Penggunaan Uang Pemda dan Pembukaan Gedung DPRD
Surat Kementrian Dalam Negeri kepada Gubernur Daerah Istimewa Propinsi Jawa Tengah tentang Penjelasan Instruksi untuk Bupati Kepala Daerah Kabupaten Klaten dan Boyolali
Surat Kementrian Dalam Negeri kepada Gubernur Daerah Istimewa Propinsi Jawa Tengah tentang Penjelasan Instruksi untuk Bupati Kepala Daerah Kabupaten Klaten dan Boyolali
Surat Kementrian Dalam Negeri, kepada semua Gubernur, semua Residen, semua Bupati, semua Walikota, Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Des 18/7/43, tanggal 13 Mei 1953, tentang Pengiriman Instruksi mengenai kedudukan keuangan anggota-anggota DPD dan Ketua, Wakil Ketua serta anggota DPRD
Surat Kementrian Dalam Negeri, kepada semua Gubernur, semua Residen, semua Bupati, semua Walikota, Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Des 18/7/43, tanggal 13 Mei 1953, tentang Pengiriman Instruksi mengenai kedudukan keuangan anggota-anggota DPD dan Ketua, Wakil Ketua serta anggota DPRD
Maklumat Menteri Negara RI Koordinator Keamanan Nomor S/4 tahun 1949 tentang Instruksi untuk alat-alat pemerintah RI dimasa peralihan (pembagian pekerjaan antara Badan-badan Pemerintah RI Pusat dan Daerah setelah kekuasaan di DIY diserahkan kembali kepada Pemerintah RI)
Maklumat Menteri Negara RI Koordinator Keamanan Nomor S/4 tahun 1949 tentang Instruksi untuk alat-alat pemerintah RI dimasa peralihan (pembagian pekerjaan antara Badan-badan Pemerintah RI Pusat dan Daerah setelah kekuasaan di DIY diserahkan kembali kepada Pemerintah RI)
Results 201 to 210 of 765