Pratinjau hasil cetak Tutup

Menampilkan 765 hasil

Deskripsi Arsip
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DIY Senarai Arsip Jawatan Pemerintahan Umum Buku 2
Pilihan-pilihan pencarian lengkap

Cari hasil dengan:

dalam
Tambahkan kriteria baru

Batasi pencarian pada:

Hasil filter berdasarkan:

Filter berdasarkan tanggal lingkup:

Use these options to specify how the date range returns results. "Exact" means that the start and end dates of descriptions returned must fall entirely within the date range entered. "Overlapping" means that any description whose start or end dates touch or overlap the target date range will be returned.
Pratinjau hasil cetak Lihat:
Menaik
Kawat Mendagri/ketua PPI nomor:171/22/1971 tentang penjelasan ketentuan pengangkatan anggota DPRD yang diangkat dari Golkar ABRI dan Golkar Non-ABRI
Kawat Mendagri/ketua PPI nomor:171/22/1971 tentang penjelasan ketentuan pengangkatan anggota DPRD yang diangkat dari Golkar ABRI dan Golkar Non-ABRI
Kawat Mendri No.62/XII/70 tentang: Persetujuan dan pembebasan untuk sementara dari jabatan organic
Kawat Mendri No.62/XII/70 tentang: Persetujuan dan pembebasan untuk sementara dari jabatan organic
Keamanan Pemilu
Keamanan Pemilu
Kementerian Dalam Negeri Jakarta Nomor Desember 9/15/43 tanggal 11 Maret 1958 kepada : - DPD (P) semua Daerah Swantantra Tingkat I - DPD DIY - DPP Kota Praja Jakarta Raya Tentang : Pengiriman peraturan daerah tentang pungutan opsen untuk dimintakan pengesahan
Kementerian Dalam Negeri Jakarta Nomor Desember 9/15/43 tanggal 11 Maret 1958 kepada : - DPD (P) semua Daerah Swantantra Tingkat I - DPD DIY - DPP Kota Praja Jakarta Raya Tentang : Pengiriman peraturan daerah tentang pungutan opsen untuk dimintakan pengesahan
Kementrian Dalam Negeri di Jakarta kepada Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Berkas Penyelidikan Ilmiah tentang Susunan Pemerintahan (Desentralisasi) di Indonesia oleh Gerald S. Maryanov dari Departement of Gouvernement, Indiana University, USA
Kementrian Dalam Negeri di Jakarta kepada Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Berkas Penyelidikan Ilmiah tentang Susunan Pemerintahan (Desentralisasi) di Indonesia oleh Gerald S. Maryanov dari Departement of Gouvernement, Indiana University, USA
Kementrian Dalam Negeri Jakarta kepada semua Gubernur RI, Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Walikota Jakarta Raya Nomor UPx 34/9/36, tanggal 4 Agustus 1952 tentang Perimbangan antara jumlah asisten Wedana dan asisten Wedana kelas I
Kementrian Dalam Negeri Jakarta kepada semua Gubernur RI, Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Walikota Jakarta Raya Nomor UPx 34/9/36, tanggal 4 Agustus 1952 tentang Perimbangan antara jumlah asisten Wedana dan asisten Wedana kelas I
Kementrian Dalam Negeri RI di Jakarta Nomor Pem 59/3/47 tanggal 5 Juni 1952 kepada semua Gubernur (Kecuali Gubernur Sum Teng) tentang Penjelasan hal kewajiban Penerbit harian
Kementrian Dalam Negeri RI di Jakarta Nomor Pem 59/3/47 tanggal 5 Juni 1952 kepada semua Gubernur (Kecuali Gubernur Sum Teng) tentang Penjelasan hal kewajiban Penerbit harian
Kepala Daerah DIY Nomor 120/I/D/87/otdas/65 tanggal 9 Februari 1965 kepada Yang Mulia Mengeri Dalam Negeri tentang Permohonan Pengesahan Perusahaan Daerah DIY Nomor 1/1964 tentang Perusahaan Daerah Pabrik Tegel, Beton dan Kuntji
Kepala Daerah DIY Nomor 120/I/D/87/otdas/65 tanggal 9 Februari 1965 kepada Yang Mulia Mengeri Dalam Negeri tentang Permohonan Pengesahan Perusahaan Daerah DIY Nomor 1/1964 tentang Perusahaan Daerah Pabrik Tegel, Beton dan Kuntji
Kepala Daerah DIY tanggal 21 Mei 1966 Kepada Kepala Kantor Perundang-undangan dan Tata Hukum DIY tentang PD โ€“ DIY Nomor I/1964 tentang Perusahaan Daerah Pabrik Tegel dan Beton โ€œKuntjiโ€
Kepala Daerah DIY tanggal 21 Mei 1966 Kepada Kepala Kantor Perundang-undangan dan Tata Hukum DIY tentang PD โ€“ DIY Nomor I/1964 tentang Perusahaan Daerah Pabrik Tegel dan Beton โ€œKuntjiโ€
Kepala Jawatan Pemerintah Umum DIY Nomor DPU/13947/I, tanggal 16 Desember 1955, kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Tunjangan untuk ketua DPR Kelurahan Kulonprogo
Kepala Jawatan Pemerintah Umum DIY Nomor DPU/13947/I, tanggal 16 Desember 1955, kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Tunjangan untuk ketua DPR Kelurahan Kulonprogo
Hasil 201 s.d 210 dari 765