Pratinjau hasil cetak Tutup
![](/images/icons-large/icon-archival.png)
Menampilkan 766 hasil
Deskripsi Arsip1 hasil temuan memiliki objek digital Perlihatkan hasil dengan objek digital
Surat dari Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I DIY Nomor : …../11/PPD.I/1971 tanggal 13 Juli 1971 kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU Jakarta tentang Penyajian beaya persiapan Pemilihan Umum Triwulan I tahun 1971/1972
Surat dari Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I DIY Nomor : …../11/PPD.I/1971 tanggal 13 Juli 1971 kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU Jakarta tentang Penyajian beaya persiapan Pemilihan Umum Triwulan I tahun 1971/1972
Surat dari Panitia Pemilihan daerah Tingkat I DIY no. 31/11/PPD.I/1970 tanggal 27 April 1970 Kepada Sri Paduka Wakil Kepala Daerah DIY / Ketua PPD Tingkat I DIY tentang usulan diberikan uang nafkah an. Sdr. KRT. Soerodiningrat Bendaharawan PPD tingkat I DIY
Surat dari Panitia Pemilihan daerah Tingkat I DIY no. 31/11/PPD.I/1970 tanggal 27 April 1970 Kepada Sri Paduka Wakil Kepala Daerah DIY / Ketua PPD Tingkat I DIY tentang usulan diberikan uang nafkah an. Sdr. KRT. Soerodiningrat Bendaharawan PPD tingkat I DIY
Surat dari Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I DIY No. 476/PPD/I/70 Kepada Semua Bendaharawan PPD Tingkat II seluruh DIY tentang Pengiriman surat pertanggungjawaban mengenai pembiayaan persiapan Pemilu bulan Juni / Juli 1970
Surat dari Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I DIY No. 476/PPD/I/70 Kepada Semua Bendaharawan PPD Tingkat II seluruh DIY tentang Pengiriman surat pertanggungjawaban mengenai pembiayaan persiapan Pemilu bulan Juni / Juli 1970
Surat dari Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 967/II/PPD.1/1971, tanggal 17 Mei 1971 kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua Panitia Pemilihan Indonesia tentang Mohon Penjelasan mengenai penggunaan formulir model A.4 dan orang yang sedang dalam perjalanan
Surat dari Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 967/II/PPD.1/1971, tanggal 17 Mei 1971 kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua Panitia Pemilihan Indonesia tentang Mohon Penjelasan mengenai penggunaan formulir model A.4 dan orang yang sedang dalam perjalanan
Surat dari Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 944/11/PPD/I/71, tanggal 14 Mei 1971 kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU tentang Perjanjian biaya persiapan pemilu triwulan I tahun 1971/1972
Surat dari Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 944/11/PPD/I/71, tanggal 14 Mei 1971 kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU tentang Perjanjian biaya persiapan pemilu triwulan I tahun 1971/1972
Surat dari Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1069/II/PPD.I/1971, 3 Juni 1971 kepada Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II tentang Penggunaan Gedung Sekolah untuk TPS
Surat dari Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1069/II/PPD.I/1971, 3 Juni 1971 kepada Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II tentang Penggunaan Gedung Sekolah untuk TPS
Surat dari Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I DIY Nomor 1183/11/PPD. I /1971, tanggal 23 Juni 1971 kepada Kepala Dinas Perekonomian DIY tentang Pembiayaan TPS Kantor
Surat dari Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I DIY Nomor 1183/11/PPD. I /1971, tanggal 23 Juni 1971 kepada Kepala Dinas Perekonomian DIY tentang Pembiayaan TPS Kantor
Surat dari Panitia Pemilihan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 23/PPD.11/Slm/70, tanggal 30 April 1970 kepada Sri Paduka Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Personalia Sekretariat di Sleman
Surat dari Panitia Pemilihan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 23/PPD.11/Slm/70, tanggal 30 April 1970 kepada Sri Paduka Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Personalia Sekretariat di Sleman
Surat dari Menteri Dalam Negeri RI kepada Semua Gubernur seluruh Indonesia tentang penambahan anggota panitia pemilihan dan panitia pemilihan kabupaten, tanggal : 25 Nopember 1955.
Surat dari Menteri Dalam Negeri RI kepada Semua Gubernur seluruh Indonesia tentang penambahan anggota panitia pemilihan dan panitia pemilihan kabupaten, tanggal : 25 Nopember 1955.
Surat dari Menteri dalam Negeri kepada Menteri kehakiman tentang surat keterangan tidak dicabut hal pilihnya dan tidak menjalani pidana penjara atau kurungan bagi calon anggota DPR, DPRD I dan DPRD II.
Surat dari Menteri dalam Negeri kepada Menteri kehakiman tentang surat keterangan tidak dicabut hal pilihnya dan tidak menjalani pidana penjara atau kurungan bagi calon anggota DPR, DPRD I dan DPRD II.
Hasil 251 s.d 260 dari 766