Tambahkan ke clipboard Surat kawat Menteri Dalam Negeri /Ketua Lembaga Pemilihan Umum perihal : penertiban penandatanganan kartu pemilih dan masalah penggabungan suara .

Tambahkan ke clipboard Surat kawat Panitia Pemilihan Indonesia no : 21/22/1971,tentang Guberenur Kepala Daerah dan Bupati Kepala Daerah Ex Officia menjadi ketua PPD I dan PPD II.

Tambahkan ke clipboard Surat Kawat Pemilu Kawat Dirjen Pemkes perihal pemeriksaan kesehatan bagi calon anggota DPR, DPRD I dan II

Tambahkan ke clipboard SURAT KAWAT PEMILU Kawat Mendagri /Ketua LPU perihal pemberitahuan calon terpilih anggota DPR RI dan rencana pelantikan

Tambahkan ke clipboard SURAT KAWAT PEMILU Radiogram Mendagri/Ketua PPT perihal pengusulan Anggota DPRD yang diangkat dari ABRI serta bukan ABRI

Tambahkan ke clipboard Surat kawat PPI/LPU nomor 35/11/1971 tentang permintaan daftar lengkap nama-nama calon anggota DPRD I dan II

Tambahkan ke clipboard Surat Kementerian Dalam Negeri Bagian Otonomi dan Desentralisasi perihal istilah-istilah yang dipakai dalam penyusunan Perda yang kurang tepat.

Tambahkan ke clipboard Surat Kementerian Dalam Negeri RI di Yogyakarta Nomor C/27/1/6 kepada semua Gubernur di Jawa dan Sumatra, Bupati di Jawa dan Sumatra tentenag Hierarchie dalam hubungan jabatan antara Pemerintah Daerah dengan Kementrian Dalam Negeri

Tambahkan ke clipboard Surat Kementerian Dalam Negeri RI di Yogyakarta Nomor E 8/3/23 tanggal 29 Juli 1950 kepada Gubernur di Jawa, Sumatra dan Kalimantan tentang Uang Kehormatan

Tambahkan ke clipboard Surat Kementrian Dalam Negeri Jakarta kepada : 1. Semua Gubernur Kepala Daerah, 2. Semua Residen, 3. Semua Bupati, 4. Semua Walikota, 5. Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : Desember 18/6/93, tanggal 10 Juni 1953 tentang Ralat Instruksi mengenai kedudukan keuangan anggota-anggota DPD dan Ketua, Wakil Ketua serta anggota-anggtoa DPRD