Menampilkan 765 hasil
Deskripsi ArsipSurat dari DPD K BTI Gamping kepada Kepala Daerah Tingkat I DIY mengharap agar wakil dari BTI untuk ikut duduk sebagai anggota DPRD-GR
Surat dari DPD K BTI Gamping kepada Kepala Daerah Tingkat I DIY mengharap agar wakil dari BTI untuk ikut duduk sebagai anggota DPRD-GR
Surat dari DPD Tk.II Kab. Kulonprogo No. PPD/372/K/52/11/Rhs/71 tanggal 13 Mei 1971 kepada S>P Wakil Kepala Daerah / Ketua PPD Tk.I DIY tentang Ralat keterangan lisan perihal Pernyataan penggabungan suara antara Partai Kristen Indonesia Cabang Kulonprogo dengan Partai Katolik Cabang Kulonprogo
Surat dari DPD Tk.II Kab. Kulonprogo No. PPD/372/K/52/11/Rhs/71 tanggal 13 Mei 1971 kepada S>P Wakil Kepala Daerah / Ketua PPD Tk.I DIY tentang Ralat keterangan lisan perihal Pernyataan penggabungan suara antara Partai Kristen Indonesia Cabang Kulonprogo dengan Partai Katolik Cabang Kulonprogo
Surat dari Gubernur Kepala Daerah /Ketua PPD I Sulawesi Selatan . No : I/688/II/1971. tanggal : 9 Maret 1971 kepada Menteri Dalam Negeri /Ketua Lembaga Pemilihan Umum. Tentang : Penyelenggaraan pelaksanaan pemilihan umum bagi trasmigran ke Luwu.
Surat dari Gubernur Kepala Daerah /Ketua PPD I Sulawesi Selatan . No : I/688/II/1971. tanggal : 9 Maret 1971 kepada Menteri Dalam Negeri /Ketua Lembaga Pemilihan Umum. Tentang : Penyelenggaraan pelaksanaan pemilihan umum bagi trasmigran ke Luwu.
Surat dari Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Pemda Prop. DIY. Tentang Panitia-panitia penyelenggaraan pemilihan umum, tanggal : 21 Juni 1954.
Surat dari Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Pemda Prop. DIY. Tentang Panitia-panitia penyelenggaraan pemilihan umum, tanggal : 21 Juni 1954.
Surat dari Kantor Pemilihan Pusat Propinsi DIY kepada Pemerintah Kota Praja Yogyakarta. tentang nama โ nama pejabat camat serta tempat kedudukannya dan nama โ nama kepala desa dalam kota Yogyakarta.
Surat dari Kantor Pemilihan Pusat Propinsi DIY kepada Pemerintah Kota Praja Yogyakarta. tentang nama โ nama pejabat camat serta tempat kedudukannya dan nama โ nama kepala desa dalam kota Yogyakarta.
Surat dari Kantor Pengawas Keuangan Pemerintah Daerah DIY k Kepada Bendaharawan Panitia Pemilihan UMUM DIY , tentang Pengiriman tenmbusan Surat Pertanggungjawaban uang Pemilu dengan bukti-bukti riel lembar terakhir
Surat dari Kantor Pengawas Keuangan Pemerintah Daerah DIY k Kepada Bendaharawan Panitia Pemilihan UMUM DIY , tentang Pengiriman tenmbusan Surat Pertanggungjawaban uang Pemilu dengan bukti-bukti riel lembar terakhir
Surat dari Kantor Pengawasan Keuanga Pemda DIY No. Kek/3748/V/70 Kepada Bendaharawan Pemilu DIY tentang Permintaan pengiriman lembar terakhior Perhitungan / Pertanggung jawaban uang Pemilu
Surat dari Kantor Pengawasan Keuanga Pemda DIY No. Kek/3748/V/70 Kepada Bendaharawan Pemilu DIY tentang Permintaan pengiriman lembar terakhior Perhitungan / Pertanggung jawaban uang Pemilu
Surat dari Kementerian Dalam Negeri RI Nomor Des 9/3/39, kepada Semua DPD/Gubernur Kepala Daerah Propinsi, BPH Kota Praja Jakarta Raya, DPD DIY, perihal Pemakaian istilah โMemegangโ dan istilah โHoudenโ.
Surat dari Kementerian Dalam Negeri RI Nomor Des 9/3/39, kepada Semua DPD/Gubernur Kepala Daerah Propinsi, BPH Kota Praja Jakarta Raya, DPD DIY, perihal Pemakaian istilah โMemegangโ dan istilah โHoudenโ.
Surat dari Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 9/1/41 kepada DPD Propinsi Jawa Barat perihal Pengundangan sesuatu peraturan daerah yang telah lewat waktu pengesahannya (pasal 30 ayat 1 Undang-undnag Nomor 22/1948)
Surat dari Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 9/1/41 kepada DPD Propinsi Jawa Barat perihal Pengundangan sesuatu peraturan daerah yang telah lewat waktu pengesahannya (pasal 30 ayat 1 Undang-undnag Nomor 22/1948)
Surat dari Kementrian Dalam Negeri di Jakarta tanggal 22 Desember 1955 Nomor Desember 37/17/55 tentang Permintaan penyerahan pajak pembangunan I kepada daerah-daerah otonom
Surat dari Kementrian Dalam Negeri di Jakarta tanggal 22 Desember 1955 Nomor Desember 37/17/55 tentang Permintaan penyerahan pajak pembangunan I kepada daerah-daerah otonom
Hasil 471 s.d 480 dari 765