Tambahkan ke clipboard Surat dari Ketua DPRD Propinsi DIY, Parwoto kepada Pejabat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Paduka Paku Alam VIII perihal pengantar Gubernur Kepala Daerah tentang permintaan persetujuan tukar menukar tanah dan bangunan serta permohonan persetujuan hubungan kerjasama Propinsi DIY dengan Propinsi Ismailia.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Ketua DPRD Propinsi DIY, H. Soedarno Setopradjoko, kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang penerimaan GMKI cabang Yogyakarta ke DPRD DIY, aksi keprihatinan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia terhadap perkembangan dinamika Bangsa Indonesia.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Ketua DPRD Propinsi DIY, H. Soedarno Setopradjoko kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang unjuk rasa masa PDI Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Ketua DPRD DIY, H. Subagio Waryadi kepada Menteri Dalam Negeri tentang dengar pendapat kelompok studi East Timor Student Movement dengan DPRD Propinsi DIY.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Ketua DPRD DIY, H. Soedarmo Setopradjoko kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang unjuk rasa oleh siswa SMSR Yogyakarta.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Ketua DPC PPP Kodya Yogyakarta, Ketua DPD Golkar Kodya Yogyakarta dan Ketua DPC PDI Kodya Yogyakarta kepada Sri Paduka tentang permohonan restu Kol.Soegiarto sebagai Calon Walikotamadya Yogyakarta.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Ketua Dewan Sosial Politik Daerah D, Mayjend Harsudiyono Hartas kepada Panglima ABRI perihal permohonan restu pencalonan dalam Jabatan Walikota Yogyakarta.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Ketua Dewan Sosial Politik Daerah D, Mayjend. Harsudiyono Hartas kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I DIY perihal usul penggantian pencalonan jabatan Walikotamadya Yogyakarta.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Yogyakarta, Parwoto kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Paduka Paku Alam VIII perihal Raperda tentang pemberian kuasa kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendirikan dan mengelola YARNATI.

Tambahkan ke clipboard Surat dari ketua Bappeda selaku Ketua Tim Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Daerah Propinsi DIY, a.n. Sekretaris Drs.Sudjoko, kepada Ketua Tim Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional di Bappenas tentang permohonan penjelasan mengenai adanya perbedaan umur/jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 1992 pasal 22 ayat 5 dari 3 perundang-undangan yaitu ; Permendagri Nomor 2 Tahun 1987; Kepmen Pekerjaan Umum Nomor 640/KPTS/1986; dan Kepmendagri Nomor 59 Tahun 1988.