Pratinjau hasil cetak Tutup
Menampilkan 776 hasil
Deskripsi Arsip770 hasil temuan memiliki objek digital Perlihatkan hasil dengan objek digital
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 036/0/1997 tentang perubahan nomenklatur SMKTA menjadi SMK serta organisasi dan tata kerja SMK.
Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1997 tentang pemberian hak milik atas tanah untuk rumah sangat sederhana (RSS) dan rumah sederhana (RS).
Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1002/Menkes/SK/X/1995 tentang tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 di 26 Daerah Tingkat II percontohan dalam bidang kesehatan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 68 Tahun 1984 tentang pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 6 Tahun1972 tentang pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah di Propinsi DIY.
Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 1984 tentang Pembentukan Kantor Agraria Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul dan Kotamadya Yogyakarta.
Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 66 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Pemberlakuan Sepenuhnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 di Propinsi DIY.
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi DIY Nomor: 101/KWL/III.b-PA/VII-1998 tentang pemberian izin permohonan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI) Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi DIY.
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Nomor 05/PPP/DIY/1991 tanggal 19 Juli, Nomor : 06/PPP/DIY/1991, tanggal 23 Juli 1991 dan Nomor : 08/PPP/DIY/1991 tanggal 29 Juli 1991 tantang pembentukan Panitia Penyelidik Riwayat Tanah dan Penetapan Batas untuk : 1) Desa Banyusoco, Kecamatan Playen, Desa Bendungan, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul 2) Kelurahan Bener, Kelurahan Wirobrajan, Kelurahan Mantrijeron, Kelurahan Prenggan. 3) Desa Sinduharjo dan Desa Sidorejo.
Hasil 701 s.d 710 dari 776