Add to clipboard Surat dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Bupati Kulon Progo mengenai hal-hal yang perlu dilengkapi sehubungan dengan permohonan ijin penggunaan Tanah Kas Desa Wates untuk pembanguan Ruko melalui Fasilitas KPR/BTN/Papan Sejahtera.

Add to clipboard Surat dari Ketua Pepabri ranting Maguwo, R.Ngatidjo, BcHk kepada Bupati Sleman tentang pembelian Tanah Kas Desa Maguwo.

Add to clipboard Surat dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gunungkidul, Ir. Soebekti Soenarto kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klaten perihal penentuan titik batas Desa Watu Gajah Kecamatan Nglipar Kabupaten Dati II Gunungkidul Propinsi DIY Desa Gesikan Kecamatan Gantiwarmo Dati II Klaten Propinsi Jateng.

Add to clipboard Surat dari Camat dan Tuti se-Kabupaten Sleman DIY kepada Ketua DPRD Kabupaten Sleman perihal pertimbangan data pejabat Bupati Sleman, Drs. Samirin dalam penataran pengawasan melekat bagi Kepala-kepala Instansi di DIY sehubungan dengan akhir masa jabatan.

Add to clipboard Surat dari Menteri Kesehatan RI, Dr. Adhyatma, tanggal 19 Maret 1990 kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, perihal pemisahan Jabatan Kepala Kanwil dengan Kepala Dinkes Dati I dan Kepala Kandep dengan Kepala Dinkes Dati II, beserta kriteria pengangkatan jabatan Kepala Dinas Kesehatan Tingkat I dan II.

Add to clipboard Surat dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta, Djatmikanto,D. kepada Menteri Dalam Negeri Up. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri perihal Penunjukan Kuasa Hukum oleh Gubernur, Bupati/Wali Kotamadya untuk menyelesaikan perkara-perkara perdata di lingkungan Kota Madya Yogyakarta.

Add to clipboard Surat dari Ketua Badan Pertahanan Nasional STPN, Dr. Ir. S. B. Silalahi, Ms. Kepada Ketua Bappeda DIY tentang Peta Potensi Desa Glagah.

Add to clipboard Nota Dinas dari Biro Bina Pemerintahan Umum Setwilda Propinsi DIY kepada Asisten I Propinsi DIY tentang Laporan mengikuti Diskusi Pembahasan RPP mengenai Otonomi Daerah Tingkat II.

Add to clipboard Surat dari Walikota Yogyakarta R.Widagdo kepada Ketua DPRD, Kepala Instansi/Unit Kerja, Asisten, Inspektur, Kota, Dirut BUMD, Kepala Bagian, Camat se-Kotamadya Yogyakarta tentang penundaan pelaksanaan perluasan Percontohan Otonomi Daerah Tingkat II.

Add to clipboard Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1974 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Daerah.