Showing 776 results
Archival description770 results with digital objects Show results with digital objects
Surat Keputusan Gubernur KDH Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 407/SK/HGB/BPN/1989 tentang pemberian Hak Guna Bangunan kepada Saudara Lie Chie Sien yang terletak di Banguntapan, Banguntapan, Bantul.
Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 189/SK/HGB/BPN/1991 tanggal 14 Maret 1991 tentang Hak Guna Bangunan Sukidi atas tanah seluas 86 m² di Kelurahan Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis, Kotamadya Dati II Yogyakarta untuk bangunan rumah.
Surat dari Ny. Muhdihartjo alias Sutiyem kepada Agraria Kabupaten Bantul tentang pernyataan keberatan atas pengukuran tanah pekarangan untuk dijual belikan karena masih sengketa antara Ny. Muhdiharjo dengan Kaswadi alias Jiteng.
Surat dari Kepala Kantor Urusan Perumahan Kodya Yogyakarta H. Daehron Saleh, SH kepada Sekjen Depsos RI tentang sengketa rumah di Jalan P. Mangkubumi No. 81 Yogyakarta.
Surat Walikodya Yogyakarta, Djatmiko kepada R. Ng. Sastrowilogo tentang penyelesaian uang ganti rugi tanah di Notoyudan, bahwa Pemerintah Daerah Tingkat II Kodya Yogyakarta tidak dapat menyelesaikan uang ganti rugi tanah karena dana bukan melalui proyek dari APBD Kodya Yogyakarta melainkan melalui Propinsi DIY.
Surat dari Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang permasalahan tanah lokasi Pabrik Seni Keramik di Jalan Sukonandi Yogyakarta.
Surat dari LBH Yogyakarta kepada Kepala Desa Wukirsari, Imogiri, Bantul tentang permintaan tanggapan/perhatian dari Kades Wukirsari, Imogiri, Bantul masalah kasus tanah milik Ny. Mursinah.
Surat Edaran dari Kepala Badan Pertanahan Nasional kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional seluruh Indonesia tentang pembentukan tim pengawasan dan pengendalian pembebasan tanah untuk keperluan swasta.
Surat dari Menteri Negara Agraria kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi tentang keperluan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 tahun 1993 tentang petunjuk pelaksanaan pemberian ijin lokasi dalam rangka pelaksanaan persatuan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1993 tentang tata cara memperoleh ijin lokasi dan hak atas tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal.
Results 51 to 60 of 776