Tambahkan ke clipboard Surat dari Direktorat Agraria Propinsi DIY kepada Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang permohonan hak atas tanah Wedi Kengser di Sendangsari Pengasih.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Direktorat Sosial Politik DIY kepada Dirut Pertamina Unit Pengolahan VI Balongan tentang penelitian data lingkungan Sdr. Yuwono Pastodiharjo tidak terdapat indikasi terlibat G30S/PKI.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Direktorat Sosial Politik DIY kepada Menteri Dalam Negeri tentang catatan peristiwa/kejadian dalam masa kampanye Pemilu tahun 1992 pada Minggu ke 2 Propinsi DIY.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Direktorat Sosial Politik DIY kepada Menteri Dalam Negeri tentang laporan hasil pelaksanaan pembinaan terhadap eks tahanan/Napi G30S/PKI pada triwulan III dan IV tahun Anggaran 1991/1992.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Direktorat Sosial Politik kepada Menteri Dalam Negeri tentang laporan eks tahanan Napi G30S/PKI yang meninggal dunia.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Direktorat Sosial Politik Propinsi DIY kepada Kepala Kantor Sosial Politik Kotamadya Bandung tentang penelitian data lingkungan bahwa Sdr. Rasidi dan Sipan Cade Jetis Patran Bantul tidak terdapat indikasi terlibat G30S/PKI.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Direktur Intelpampol, Brigadir Jendral Polisi, Drs. Soetjipto Broto.K. atas nama Kepala Kepolisian Republik Indonesia kepada para Kapolda di Indonesia perihal tindak lanjut pemutakhiran data senjata api dan amunisi hasil Opsgad dan operasi lainnya.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Direktur Intelpampol, Drs. I Wayan Negara kepada para pengguna akhir bahan peledak tentang rekomendasi sebagai penghubung pengguna akhir bahan peledak untuk pekerjaan tambang/ proyek untuk 7 badan usaha PT. Armindo Prima, PT. Empat Enam, PT. Angkasa Buana, PT. Mangku Batin Abadi, PT. Panca Darmangsa, PT. Fibrijasa Utama dan PT. Mukti Usaha Unggul Prima.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah a.n Menteri Dalam Negeri, Oman Sachroni kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II di seluruh Indonesia tentang Perda Dati I/Dati II Pajak dan Retribusi Daerah.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Mendagri, M. Ryaas Rosyid kepada Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.