Tambahkan ke clipboard Surat dari Menteri Dalam Negeri RI kepada Gubernur Kepala Daerah DIY tentang pemberhentian dengan hormat Kol. Inf. Moeswanto Soeprapto NRP. 20784 sebagai Bupati Bantul.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Menteri Dalam Negeri RI Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I DIY perihal penggantian Kepala Daerah Tingkat II.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Menteri Dalam Negeri RI, Rudini, Nomor 356/1067/PUOD kepada para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia perihal tanggapan/cara penanganan masalah pengaduan dari masyarakat oleh lembaga pemerintah.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur Kepala Daerah Provinsi Dati I se-Indonesia perihal pengiriman data sarana/perangkat Telkom yang ada di daerah.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum untuk Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I seluruh Indonesia perihal alat-alat transportasi dalam rangka Pemilu 1992.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I se-Indonesia perihal penyusunan salinan daftar pemilih tambahan untuk TPS.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU untuk Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/ Ketua PPD I se Indonesia Up Sekretaris PPD I perihal pemantauan dan pengecekan persiapan penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 1992 di daerah.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Menteri Dalam Negeri/ketua LPU untuk Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I seluruh Indonesia perihal penyampaian daftar hasil penelitian dan penilaian WNRI yang terlibat G30 S/PKI yang dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya dalam penyelenggaraan Pemilu 1992 di daerah.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Menteri Kesehatan RI, Dr. Adhyatma, tanggal 19 Maret 1990 kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, perihal pemisahan Jabatan Kepala Kanwil dengan Kepala Dinkes Dati I dan Kepala Kandep dengan Kepala Dinkes Dati II, beserta kriteria pengangkatan jabatan Kepala Dinas Kesehatan Tingkat I dan II.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Menteri Negara Agraria kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi tentang keperluan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 tahun 1993 tentang petunjuk pelaksanaan pemberian ijin lokasi dalam rangka pelaksanaan persatuan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1993 tentang tata cara memperoleh ijin lokasi dan hak atas tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal.