Tambahkan ke clipboard Surat Kepala Wilayah Usaha Telekomunikasi VI Kabagkap, kepada Bupati Bantul tentang permohonan rekomendasi ijin lokasi dan penetapan besarnya ganti rugi pembebasan tanah.

Tambahkan ke clipboard Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY (atas nama Gubernur Kepala DIY) Drs. Ari Soenarjo, kepada Maruli Simanjuntak,SH, perihal hak atas tanah atas nama Ny. Kasania Nursalam S. mengalami penyusutan 4 m di batas barat luas tanah menjadi 251 m² letak tanah di Kelurahan Sarasutan, Kecamatan Umbulharjo, Kotamadya Yogyakarta.

Tambahkan ke clipboard Surat Kepala Kantor Pertanahan Kodya Yogyakarta, Drs. Supartawidjaja, kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY tentang permohonan pencoretan Hak Milik Nomor M.31/pwk atas nama R. Ngabehi-Sastrowilogo dengan pertimbangan hak milik tersebut cacat hukum.

Tambahkan ke clipboard Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ir. Soni Harsono kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi se Indonesia tentang pemberian Hak Guna Bangunan Induk Parsial bagi Perusahaan Kawasan Industri.

Tambahkan ke clipboard Surat kawat Menteri Dalam Negeri kepada Assek I Propinsi DIY tentang permintaan dukungan biaya untuk Pamsung Pemilu bagi Hansip/Kamra.

Tambahkan ke clipboard Surat Kawat dari Menteri Dalam Negeri, Rudini kepada Gubernur Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor X. 131.34/1564/PUOD perihal Persetujuan Bakal Calon Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman.

Tambahkan ke clipboard Surat kawat dari Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang temuan PNS yang terlibat G 30S/PKI Gol. C yang belum diklasifikasikan lebih lanjut.

Tambahkan ke clipboard Surat kawat dari Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang daerah terlarang pada kawasan Gunung Merapi.

Tambahkan ke clipboard Surat eksemplar petunjuk pelaksanaan tentang penerbitan Surat Keterangan Tidak Terlibat G 30 S/PKI bagi calon anggota MPR/DPR/ DPRD Tingkat I/DPRD Tingkat II dari Lembaga Pemilihan Umum untuk Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I diseluruh Indonesia.

Tambahkan ke clipboard Surat Edaran Sekretariat Negara RI Nomor SE-02/Setneg/7/1992 kepada para Gubernur KDH Tingkat I di seluruh Indonesia perihal penyalahgunaan nama Ibu K. Umar Wirahadikusumah untuk mencari dana.